PORTAL BANTEN – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan tegas dengan mencopot Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo. Desakan ini muncul setelah krisis kelistrikan yang berkepanjangan melanda Aceh pascabencana alam, yang dinilai belum ditangani dengan baik oleh manajemen PLN.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa hingga hari ke-16 setelah bencana, banyak wilayah di Banda Aceh masih mengalami pemadaman listrik total. "Kondisi ini sangat memprihatinkan dan mencerminkan kegagalan PLN dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat," kata Uchok (14/12).

Uchok menambahkan, "Empat malam berturut-turut listrik padam total di Banda Aceh. Ini bukan sekadar gangguan teknis, tapi bentuk nyata kegagalan PLN dalam menjamin hak dasar masyarakat atas listrik." Listrik, menurutnya, memiliki peran yang sangat vital, terutama dalam situasi darurat. Salah satu dampak paling serius dari pemadaman ini adalah terganggunya akses masyarakat terhadap air bersih, karena mesin pompa air tidak dapat beroperasi tanpa pasokan listrik.

Ia juga menyoroti lambannya respons dari Darmawan Prasodjo yang dinilai tidak menunjukkan sense of crisis. "Anehnya, Dirut PLN justru memilih diam. Tidak ada komunikasi publik, tidak ada kepastian. Ini sikap yang tidak pantas dari pimpinan BUMN strategis," tegasnya.

Rasa kecewa masyarakat Aceh pun mulai mengemuka. Sejumlah pemuda menggelar aksi protes di Kantor PLN UID Aceh pada Jumat malam, 12 Desember 2025, menuntut kejelasan dan tanggung jawab atas pemadaman yang terus berlanjut. "Sudah ada aksi protes, tapi Dirut PLN tetap bungkam. Ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap penderitaan masyarakat di daerah bencana," tambah Uchok.

Atas dasar itu, CBA meminta Presiden Prabowo untuk mengambil langkah tegas dengan mencopot Darmawan Prasodjo dari jabatannya. CBA menilai, penyegaran kepemimpinan di tubuh PLN menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan pelayanan kelistrikan yang lebih responsif, khususnya di wilayah yang terdampak bencana.*