PORTALBANTEN - Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya sinergi antarpemerintah daerah dalam mewujudkan generasi sehat dan cerdas melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pembangunan SPPG bukan hanya soal infrastruktur, tetapi bagian dari investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia Banten.
“Kalau kita bicara soal pembangunan manusia, maka kerja sama lintas wilayah bukan pilihan, melainkan keharusan,” ujar Andra usai memimpin Rapat Koordinasi Penyediaan Lahan untuk Pembangunan SPPG di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI), Kota Tangerang Selatan, Senin (12/5/2025).
Rakor tersebut dihadiri oleh seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Banten serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Banten dan BGN, termasuk perjanjian pinjam pakai aset daerah untuk mendukung pembangunan SPPG.
Andra menyebut, pihaknya telah mengusulkan sejumlah aset lahan strategis untuk dipertimbangkan sebagai lokasi pembangunan, termasuk memanfaatkan 33 SMK Tata Boga milik Pemprov.
“Dengan memanfaatkan potensi yang sudah ada, kita bisa bergerak lebih cepat. Yang penting, tidak ada anak Banten yang tertinggal karena masalah gizi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi gerak cepat dan kepemimpinan Andra Soni dalam mengkoordinasikan seluruh kepala daerah. Dengan target 2,9 juta siswa dan ribuan ibu hamil sebagai penerima manfaat program MBG, Banten menjadi salah satu provinsi dengan kebutuhan SPPG terbesar secara nasional.
“Kalau semangatnya seperti hari ini, saya optimis Banten akan jadi contoh percepatan program gizi nasional,” ujar Dadan.
Sebagai bentuk keseriusan, seluruh kepala daerah kabupaten/kota dalam forum tersebut menyampaikan minimal tiga lokasi calon pembangunan SPPG di wilayahnya masing-masing. Dadan menegaskan, upaya ini akan terus digenjot agar seluruh penerima manfaat dapat terlayani optimal sebelum akhir 2025, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.*
