PORTALBANTEN - Pemerintah desa kini bukan sekadar pelaksana administratif, melainkan aktor utama dalam menjalankan visi pembangunan nasional. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-V DPD APDESI Provinsi Banten, Sabtu (24/5/2025) di Kota Serang.
Dimyati menyampaikan bahwa pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari desa. Prinsip ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka: membangun dari desa untuk menghapus ketimpangan dan mempercepat pemerataan ekonomi.
“Desa bukan hanya objek pembangunan, tetapi subjek yang menentukan keberhasilannya. Karena itu, kepala desa memiliki peran sangat penting dan kompleks,” ujar Dimyati.
Ia menekankan, pemerintah desa wajib dilibatkan dalam setiap program strategis, termasuk investasi dan pembangunan infrastruktur yang menyentuh wilayah desa. “Kita ingin pembangunan yang partisipatif, yang merangkul semua pihak, bukan yang berjalan sepihak,” ucapnya.
Dimyati juga menyinggung dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Banten untuk desa-desa agar mampu mengimplementasikan kebijakan pusat dan daerah secara efektif. “Sinergi antara provinsi dan desa sangat penting agar tidak ada program yang tumpang tindih, dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Dimyati turut mengapresiasi terpilihnya kembali Uhadi sebagai Ketua DPD APDESI Banten untuk periode 2025–2029. Ia berharap kepemimpinan Uhadi dapat semakin memperkuat jaringan komunikasi antar-pemerintah desa serta mempercepat transformasi desa menjadi pusat kemajuan.
Sementara itu, Uhadi menyampaikan komitmennya untuk menjadikan APDESI sebagai ruang advokasi dan kolaborasi yang lebih solid. “Kami akan terus memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pembangunan. Tidak boleh ada desa yang tertinggal,” tegasnya.
Musda ini dihadiri oleh pengurus DPD, DPC, DPP APDESI se-Banten, serta para kepala desa dan pemangku kebijakan lainnya. Agenda ini menjadi bukti bahwa desa kini bukan hanya fondasi pemerintahan, tetapi juga lokomotif kemajuan daerah.*
