JAKARTA – Penunjukan Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Taman Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto memicu beragam reaksi di ruang publik. Meski dibayangi polemik, posisi strategis ini dinilai sebagai langkah krusial dalam menentukan arah baru pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.
Sejumlah kritik bermunculan di media sosial, terutama menyoroti latar belakang Hashim sebagai adik kandung Presiden. Narasi yang berkembang mengaitkan penunjukan ini dengan potensi konflik kepentingan hingga isu perluasan pengaruh bisnis keluarga di lingkar kekuasaan. Selain itu, pemerhati lingkungan mengkhawatirkan risiko ekspansi industri, seperti perkebunan sawit, di wilayah sensitif seperti Papua yang dapat mengancam ekosistem hutan.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan respons strategis terhadap tantangan tata kelola dan keterbatasan dana konservasi. Saat ini, Indonesia memiliki 57 taman nasional dengan luas mencapai 18 juta hektare yang membutuhkan biaya operasional besar.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan perlunya transformasi model pembiayaan agar kawasan konservasi tidak terus-menerus menjadi beban anggaran negara (cost center). "Selama ini taman nasional cenderung menjadi pusat biaya. Ke depan, kita dorong agar lebih mandiri dan produktif secara ekonomi tanpa mengorbankan fungsi ekologisnya," ujar Raja Juli.
Transformasi Menuju Pengelolaan Kelas Dunia
Melalui Satgas ini, pemerintah berupaya menghadirkan skema pembiayaan inovatif, termasuk pengembangan ekowisata dan kemitraan terbatas dengan sektor swasta. Langkah ini diarahkan untuk mewujudkan konsep "Taman Nasional Kelas Dunia", di mana kelestarian alam tetap terjaga sekaligus memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat lokal.
Dukungan terhadap langkah ini juga datang dari sektor non-pemerintah. CEO Yayasan WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda, menyatakan bahwa skema pembiayaan inovatif adalah kunci keberlanjutan ekosistem di tengah tekanan ekonomi global. Menurutnya, pengelolaan yang transparan dapat menjawab tantangan perlindungan spesies dan habitat yang kian mendesak.
Rekam Jejak dan Komitmen Internasional
Pemerintah berargumen bahwa pemilihan Hashim didasarkan pada kapasitas dan pengalaman panjangnya di sektor energi serta sumber daya alam melalui Arsari Group. Rekam jejaknya dalam memimpin perusahaan internasional dinilai sebagai modal kompetensi untuk mengelola sektor strategis secara profesional.
