JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik Lebaran 2026 yang diperkirakan mencapai 143 juta orang. Strategi terintegrasi ini dirancang guna menekan potensi kemacetan panjang serta menurunkan risiko kecelakaan akibat kelelahan pengemudi di jalur darat.
Direktur Jenderal Perkeretaapian, Allan Tandiono, menyatakan bahwa seluruh kebijakan ini difokuskan pada tiga aspek utama: keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan masyarakat.
"Kami memastikan seluruh kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan standar pelayanan selama masa angkutan Lebaran," ujar Allan dalam keterangan resminya.
Program Motis 2026: Targetkan 11.900 Sepeda Motor
Salah satu program prioritas pemerintah adalah Angkutan Motor Gratis (Motis) 2026. Tahun ini, Kemenhub menyediakan kuota pengangkutan hingga 11.900 unit sepeda motor dengan kapasitas penumpang mencapai 28.000 orang. Program ini bertujuan mengalihkan pemudik dari kendaraan roda dua ke moda transportasi yang lebih aman.
Titik keberangkatan program Motis akan dipusatkan di beberapa terminal utama di Jakarta, yakni Terminal Kampung Rambutan, Lebak Bulus, dan Pulogebang. Calon peserta diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administratif, menggunakan helm standar SNI, serta dilarang membawa barang bawaan berbahaya.
Optimalisasi 177 Rest Area Tambahan
Untuk mengurai kepadatan di tempat istirahat konvensional, pemerintah akan mengalihfungsikan 177 terminal dan 48 Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai rest area tambahan. Fasilitas yang disediakan mencakup tempat ibadah, ruang istirahat, layanan kesehatan darurat, hingga dukungan logistik dasar.
Selain tempat istirahat, titik-titik ini juga akan difungsikan sebagai lokasi pemeriksaan kendaraan guna mencegah praktik over dimension dan over load (ODOL). "Distribusi titik istirahat yang lebih merata adalah kunci untuk menjaga stamina pengemudi agar tidak memaksakan diri saat lelah," tambah pihak Kemenhub.
Penguatan Jalur Penyeberangan Gilimanuk
Fokus penanganan juga diarahkan pada Pelabuhan Gilimanuk, Bali, yang kerap menjadi titik sumbat (bottleneck). Kemenhub meningkatkan jumlah kapal operasional dari 28 unit menjadi 35 unit. Selain penambahan armada, sistem Tata Batas Bongkar Muat (TBB) akan diterapkan untuk mempercepat proses sirkulasi kendaraan.
Pemerintah juga menyiapkan buffer zone untuk mengatur antrean serta sistem pemantauan data secara real-time guna mendukung rekayasa lalu lintas di sekitar pelabuhan. Kombinasi kebijakan ini diharapkan dapat menekan durasi antrean kendaraan secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
