Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP). Keputusan ini diambil setelah adanya dialog langsung antara Presiden dengan jajaran pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Jakarta, sekaligus mematahkan narasi negatif yang sempat berkembang di media sosial terkait keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut.
Dukungan dari MUI ini menjadi jawaban atas berbagai tudingan yang menyebut BoP sebagai agenda pro-Israel. Sebelumnya, sejumlah pihak menuduh para ulama mengabaikan kajian mendalam atau tahqiq manath dalam menentukan sikap terhadap kebijakan luar negeri ini. Namun, perubahan sikap MUI terjadi setelah Presiden Prabowo memaparkan secara mendetail mengenai tujuan, mekanisme, serta posisi strategis Indonesia di dalam forum BoP yang ditujukan untuk kemaslahatan Palestina.
Sikap ini menandai perubahan penting setelah dialog langsung antara Presiden dan para pimpinan organisasi Islam, sekaligus membantah narasi negatif yang ramai beredar di media sosial.
Sebelumnya, MUI sempat menyampaikan sikap kritis terhadap keikutsertaan Indonesia dalam BoP.
Namun, setelah Presiden Prabowo memaparkan secara langsung tujuan, mekanisme, dan posisi strategis Indonesia di forum tersebut, sikap itu berubah.
Dalam pertemuan di Istana, Prabowo menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia di BoP sepenuhnya diarahkan untuk kemaslahatan Palestina, sejalan dengan amanat konstitusi dan politik luar negeri bebas aktif.
“Presiden menegaskan bahwa Board of Peace bukan alat kompromi terhadap perjuangan Palestina. Jika terbukti membawa mudarat, Indonesia tidak akan ragu untuk keluar,” demikian salah satu poin penjelasan yang diterima pimpinan ormas Islam.
Meski demikian, narasi kontra di media sosial masih terus bergulir. Sejumlah pihak tetap menuding BoP sebagai sarana perampasan tanah Palestina dan mendesak MUI mengeluarkan fatwa penolakan, meski proses kajian telah dilakukan.
Perubahan sikap MUI juga dipandang sebagai cerminan gaya diplomasi Presiden Prabowo yang dinilai terbuka, tegas, dan adaptif. Pendekatan dialog langsung dengan ulama dianggap mampu meredam kesalahpahaman sekaligus memperkuat kepercayaan.
