PORTAL BANTEN - Kerusakan hutan di Aceh Tengah menjadi sorotan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan United Nations Development Programme (UNDP) sebagai penyebab utama meningkatnya risiko banjir bandang. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah penghasil kopi Gayo ini mengalami bencana yang berulang, dan masalah ini tidak bisa dipisahkan dari alih fungsi lahan yang masif di kawasan hulu.
Di tengah kritik terhadap pemerintah mengenai penanganan pengungsi akibat banjir, PBB dan UNDP menegaskan bahwa solusi darurat tidak akan efektif tanpa mengatasi akar masalah lingkungan yang memicu bencana ini.
Dalam laporan yang dirilis awal 2025, PBB mencatat bahwa penurunan tutupan hutan lindung di dataran tinggi Aceh Tengah berkontribusi langsung terhadap frekuensi dan intensitas banjir bandang. Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah tangkapan air kini mengalami degradasi akibat ekspansi lahan pertanian dan perkebunan.
PBB juga mengaitkan masalah ini dengan dampak perubahan iklim global. Data dari Stasiun Meteorologi Sutan Iskandar Muda menunjukkan bahwa suhu udara meningkat sekitar 0,3 derajat Celsius per dekade selama 30 tahun terakhir. Kenaikan suhu ini berdampak pada produktivitas kopi di ketinggian ideal, sehingga mendorong pergeseran kebun ke wilayah yang lebih tinggi.
UNDP, bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Proyek FOLUR, mengungkapkan fakta mengejutkan: sekitar 56 persen kebun kopi Gayo berada di dalam kawasan hutan, termasuk hutan lindung. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pangan dan ekonomi lokal di Aceh Tengah memberikan tekanan serius terhadap ekosistem hutan.
"Tanpa penataan ulang tata guna lahan dan rehabilitasi hutan, bencana hidrometeorologi akan terus berulang dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat," kata perwakilan UNDP.
PBB dan UNDP menekankan bahwa fokus perhatian publik tidak seharusnya hanya pada penanganan pengungsi, tetapi juga pada upaya pencegahan jangka panjang. Pemulihan pascabencana harus diiringi dengan restorasi hutan, pengendalian ekspansi kebun, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.
Isu ini sangat penting mengingat Aceh Tengah merupakan salah satu sentra kopi nasional dengan nilai ekonomi tinggi. Namun, keberlanjutan ekonomi tidak boleh mengorbankan fungsi ekologis hutan lindung yang menjadi penopang utama keselamatan wilayah.
UNDP mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha kopi, dan masyarakat lokal untuk menerapkan sistem pertanian berkelanjutan. Rehabilitasi hutan, peningkatan produktivitas kopi di lahan legal, serta penegakan hukum lingkungan menjadi kunci untuk mengurangi risiko bencana di masa depan.
