PORTALBANTEN -- Pemerintah Kota Bogor menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung penegakan hak asasi manusia (HAM) dengan menghadiri undangan dari Aksi Keadilan Indonesia di Jakarta. Acara ini menjadi titik penting untuk memperkenalkan dan memperkuat implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi VI untuk periode 2026-2030, yang mengusung tema "Inklusivitas untuk Semua".
Dalam pernyataan singkat, panitia penyelenggara menegaskan bahwa kehadiran kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah (NGO) dalam acara ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah wujud nyata dukungan terhadap agenda nasional yang berfokus pada perlindungan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, sesuai dengan Perpres Nomor 53 tahun 2021.
"Kami ingin memastikan bahwa RANHAM Generasi VI tampil lebih implementatif tidak hanya menjadi dokumen, tapi hidup dalam kebijakan dan program di tiap daerah," kata Ketua panitia Aksi Keadilan Indonesia, Kamis (20/11/25).
RANHAM Generasi VI (2026-2030) merupakan kelanjutan dari RANHAM Generasi V yang telah berjalan sejak 2021. Fokus utamanya adalah meningkatkan inklusivitas dan kesetaraan akses terhadap layanan dasar, penguatan partisipasi masyarakat, serta penguatan mekanisme pengawasan dan pelaporan pelanggaran HAM. Ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) dan prinsip-prinsip HAM internasional.
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, menyatakan, "Partisipasi aktif yang digagas oleh Aksi Keadilan Indonesia menjadi fasilitasi untuk menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan, kementerian, dan pemda termasuk CSO dan komunitas lokal."
"Kami ingin program-program RADHAM yang kami buat nanti benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok marginal, sehingga tidak ada yang tertinggal," tambahnya.
Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, Komnas HAM, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam jaringan Action for Justice Indonesia (AJI). Diskusi berfokus pada strategi implementasi RANHAM Generasi VI, termasuk penguatan kapasitas aparatur pemerintah, peningkatan anggaran HAM di daerah, dan optimalisasi sistem pemantauan berbasis komunitas, serta evaluasi terhadap Perda yang diskriminatif.
"Kehadiran Pemkot Bogor sebagai best practice, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil semakin kuat. Hal ini akan mempercepat pencapaian target RANHAM 2026-2030, serta khusus kota Bogor yang lebih inklusif, adil, dan bermartabat," tutup Alma Wiranta kepada awak media.
