PORTALBANTEN — Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah kembali menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 yang digelar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dimyati menyatakan bahwa penguatan budaya antikorupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten menjadi prioritas utama.
Menurut Dimyati, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh integritas para pelaksana program. Oleh karena itu, dirinya meminta KPK terus aktif melakukan pengawasan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, guna memastikan proses berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Kita tidak boleh lengah. KPK punya kemampuan menganalisis celah yang rawan korupsi. Maka itu, seluruh jajaran, dari kepala OPD hingga staf paling bawah, harus serius menjadikan integritas sebagai budaya kerja,” tegas Dimyati usai menghadiri rakor di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang (6/5).
Ia menambahkan, dengan fiskal daerah yang cukup besar, Banten memiliki peluang besar untuk maju, asalkan tata kelola anggarannya akuntabel dan transparan. “Kalau anggaran dikelola dengan benar dan tidak bocor, hasilnya akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan yang nyata,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Satgas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Wilayah II KPK, Arif Nur Cahyo, memberikan apresiasi atas komitmen pimpinan daerah Banten, termasuk Wakil Gubernur, yang dinilainya telah memberikan teladan dalam upaya pemberantasan korupsi. “Keberhasilan program antikorupsi sangat bergantung pada komitmen di level puncak pemerintahan,” katanya.
KPK sendiri mengarahkan program pencegahan korupsi melalui pendekatan Monitoring, Controlling dan Surveillance for Prevention (MCSP), yang difokuskan pada delapan area rawan korupsi: mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga manajemen ASN dan pengelolaan barang milik daerah.
Dengan sinergi antara KPK dan Pemprov Banten, Dimyati berharap Banten dapat menjadi contoh provinsi yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga unggul dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.*
