PORTAL BANTEN - Pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, menyampaikan rasa duka yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana alam di berbagai daerah. Dalam situasi yang penuh tantangan ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan kepada semua pengungsi tanpa memandang latar belakang.
Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian terkait, pemerintah berupaya memastikan bantuan disalurkan dengan tepat. Anggaran ratusan miliar rupiah telah disiapkan untuk mendukung penanganan darurat yang efektif. Di tengah masa tanggap darurat ini, semua pihak diimbau untuk mengutamakan keselamatan warga dan mencegah bertambahnya korban, bukan malah mempolitisasi situasi bencana.
Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai garda terdepan dalam penanganan bencana. Tanggung jawab mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons awal bencana ada di tangan pemerintah kabupaten dan kota. Ketidaksiapan di tingkat daerah dapat berakibat fatal, memperbesar jumlah korban jiwa serta kerugian ekonomi dan sosial.
Setiap daerah seharusnya sudah memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang didukung oleh anggaran dari APBD dan peralatan dari BNPB. Selain itu, pemerintah pusat juga menyediakan berbagai instrumen pemetaan risiko, seperti Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan platform inaRISK, yang dirancang untuk mengukur tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.
Data dan instrumen tersebut seharusnya dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan, bukan hanya sebagai formalitas administratif.
Penanganan bencana memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Semua pihak diharapkan untuk mengesampingkan kepentingan politik jangka pendek, termasuk perdebatan mengenai status bencana nasional atau isu bantuan asing, yang dapat mengaburkan evaluasi kinerja dan kebutuhan riil di lapangan.
Fokus utama harus diarahkan pada kolaborasi lintas level pemerintahan agar respons darurat, distribusi bantuan, dan pemulihan pascabencana berjalan efektif dan tepat sasaran. Pengalaman menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran bencana yang efisien serta mitigasi yang kuat mampu menekan dampak kerusakan yang lebih besar.
Penguatan mitigasi bencana menjadi kunci utama ke depan. Dari setiap bencana, terdapat pelajaran berharga tentang pentingnya koordinasi, kesiapsiagaan, dan kolaborasi antarpemerintah demi melindungi keselamatan rakyat dan menjaga ketahanan daerah.*
