PORTAL BANTEN - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan penegasan terkait pandangannya mengenai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif internasional untuk merespons krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina.
Sikap tersebut merupakan penegasan atas delapan rekomendasi strategis yang telah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan silaturahmi dengan tokoh-tokoh Islam di Jakarta pada 3 Februari 2026.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh rekomendasi PP Muhammadiyah telah diakomodasi, termasuk komitmen kuat pemerintah Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina yang berlandaskan keadilan dan hak asasi manusia.
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKI) PP Muhammadiyah sebelumnya menerbitkan surat Nomor 326/1.0/A/2026 yang menekankan pentingnya kajian kritis agar keanggotaan BoP tidak menyimpang dari prinsip politik luar negeri bebas aktif.
PP Muhammadiyah juga meminta kejelasan dasar hukum BoP agar selaras dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, terutama mengenai hak kemerdekaan rakyat Palestina sesuai amanat UUD 1945.
Substansi surat tersebut merupakan rangkuman Focus Group Discussion (FGD) LHKI Muhammadiyah pada 5 Februari 2026, yang isinya telah dibicarakan terlebih dahulu dengan Presiden Prabowo dua hari sebelumnya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa bergabung dengan Board of Peace adalah langkah paling realistis bagi Indonesia di tengah kebuntuan diplomasi global saat ini.
"Saat ini opsi yang tersedia memang hanya Board of Peace. Tapi komitmen Indonesia terhadap Palestina tidak pernah berubah," kata Prasetyo Hadi dalam video klarifikasi resmi.
Mantan Menteri Luar Negeri RI Alwi Shihab turut memberikan pernyataan setelah bertemu Presiden Prabowo terkait konsistensi posisi Indonesia dalam konflik di Timur Tengah tersebut.
