PORTAL BANTEN - Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada 18 September 2025, Prof. Ricky Avenzora, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, mengungkapkan pandangannya mengenai potensi ekowisata sebagai solusi untuk mengangkat pariwisata Indonesia. Menurutnya, meskipun Indonesia kaya akan keindahan alam dan budaya, pengelolaannya masih jauh dari optimal.
"Kita punya hutan tropis, pegunungan, pantai, dan budaya yang tak ternilai, tetapi yang sering muncul justru konflik dengan satwa liar, degradasi lingkungan, hingga ketimpangan manfaat ekonomi. Masyarakat kecil hanya mendapat ‘recehan’ dari industri pariwisata," kata Prof. Ricky.
Dalam presentasinya yang berjudul Retrospeksi Akademis 35 Tahun Pembangunan Ekowisata di Indonesia, ia menekankan perlunya transformasi dalam cara kita memandang pariwisata. "Ekowisata adalah bentuk perjalanan yang memberi manfaat, tidak hanya untuk wisatawan, tetapi juga bagi semesta: alam, budaya, dan masyarakat," tegasnya.
Prof. Ricky juga menyoroti bahwa potensi budaya Nusantara, yang mencakup lebih dari 1.300 etnis dan ribuan cerita rakyat, belum sepenuhnya dimanfaatkan. "Semua itu bisa menjadi sumber daya kreatif yang mampu mengangkat citra pariwisata Indonesia di mata dunia," tambahnya.
Ia mengidentifikasi tiga masalah utama yang menghambat kemajuan pariwisata nasional: pertama, devisa dan jumlah wisatawan mancanegara yang masih kalah dibanding negara tetangga; kedua, kerusakan pada potensi alam dan budaya; dan ketiga, ketimpangan manfaat yang lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah-atas.
"Jika pola ini tidak segera diubah, maka pariwisata Indonesia hanya akan menjadi sumber konflik dan kerusakan, bukan sumber kesejahteraan," tegasnya.
Prof. Ricky juga menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam pengembangan ekowisata. Ia memberikan contoh EIGER Adventure Land, yang berkomitmen pada praktik ramah lingkungan. "Indonesia hanya punya sedikit pengusaha wisata menengah-atas yang konsisten mengembangkan ekowisata. EIGER adalah salah satunya, dan harusnya justru mendapat dukungan penuh pemerintah," ujarnya.
Namun, ia mengkritik kebijakan penghentian usaha dan pencabutan izin wisata di beberapa daerah. "Pola hentikan dan bongkar itu bentuk arogansi jabatan. Secara hukum tidak tepat, secara sosial-ekonomi merugikan masyarakat, bahkan negara," tambahnya.
Sebagai solusi, Prof. Ricky mengusulkan gagasan academic reengineering di bidang pariwisata, yang berfokus pada pembangunan yang berpihak pada masyarakat lokal dan dukungan regulasi yang ramah terhadap pelaku usaha dan lingkungan. "Ekowisata bukan sekadar menjaga alam. Ini jalan untuk menemukan kembali jati diri bangsa, melestarikan budaya, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata Indonesia harus berjalan di jalur ini bila ingin maju dan berkelanjutan," pungkasnya.*
