PORTALBANTEN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dengan mengajukan lima lokasi untuk dijadikan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial (Kemensos). Inisiatif ini diharapkan menjadi daya dukung bagi Program Sekolah Gratis yang telah dicanangkan Pemprov Banten dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).  

Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi besar dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Banten. “Saya sudah mengajukan lima titik, dan tadi Pemkab Lebak juga mengajukan satu lokasi tambahan dengan luas lahan 10 hektar,” ujar Andra Soni seusai menghadiri Dialog Pilar-pilar Sosial di Provinsi Banten bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Rabu (19/3/2025).  

Menurut Andra Soni, pengajuan lokasi sekolah rakyat akan menggunakan dua pola utama. Pertama, membangun unit sekolah baru yang didanai oleh Kemensos. Kedua, memanfaatkan dan mengoptimalkan sekolah-sekolah yang sudah ada di Banten agar lebih inklusif bagi masyarakat kurang mampu.  

"Kami berpihak kepada warga miskin agar kemiskinan di Banten bisa berkurang secara bertahap. Kami ingin memastikan tidak ada lagi kemiskinan ekstrem di provinsi ini," tegasnya.  

Program Sekolah Rakyat ini juga sejalan dengan salah satu program unggulan Pemprov Banten, yaitu Sekolah Gratis bagi SMA, SMK, SKh, dan Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta. “Dengan kombinasi antara Sekolah Rakyat dari Kemensos dan Sekolah Gratis dari Pemprov Banten, diharapkan anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa tetap mengakses pendidikan berkualitas,” jelasnya.  

Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf berharap agar di setiap kabupaten/kota di Banten dapat memiliki minimal satu sekolah rakyat. “Kalau memungkinkan, kami ingin memulai tahun ini, atau paling lambat di tahap kedua tahun depan. Kami akan melihat kesiapan daerah, mana yang lebih dulu bisa direalisasikan,” ungkapnya.  

Dengan inisiatif ini, Pemprov Banten menunjukkan komitmennya dalam memastikan bahwa pendidikan bukan hanya hak bagi mereka yang mampu, tetapi juga bagi seluruh warga, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Program ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam menciptakan SDM yang lebih unggul dan mengurangi kesenjangan sosial di Banten.***