PORTAL BANTEN - Bencana alam yang melanda beberapa daerah di Sumatera telah memicu beragam reaksi dari masyarakat. Di tengah upaya pemerintah yang sigap mengerahkan TNI-Polri, kementerian, lembaga, dan BUMN untuk menangani dampak bencana, muncul pula narasi-narasi provokatif di media sosial dan platform digital lainnya.
Informasi yang disajikan sering kali sepihak, membentuk opini negatif terhadap pemerintah. Menanggapi hal ini, pengamat kebijakan publik dan peneliti senior Citra Institute, Efriza, menekankan bahwa masalah utama bukanlah lambannya respons pemerintah, melainkan rendahnya literasi informasi di ruang digital.
"Kritik itu penting, tetapi harus berbasis data, bukan asumsi atau emosi. Respons pemerintah di Sumatera sudah jelas terlihat melalui kerja cepat TNI-Polri dan kementerian terkait," kata Efriza, Senin (23 Oktober).
Sejak hari pertama bencana, pemerintah langsung melakukan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat proses evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan layanan dasar. TNI dan Polri berperan sebagai garda terdepan dalam penyelamatan, pencarian korban, serta pengamanan wilayah terdampak. Kementerian dan BUMN juga bergerak cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pemulihan jaringan listrik oleh PLN yang berhasil mencapai 100 persen.
Pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam satu komando penanganan darurat, memastikan setiap langkah yang diambil bersifat cepat dan terukur. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam melindungi keselamatan warga dan mempercepat pemulihan pascabencana.
Namun, di balik upaya penanganan yang masif, beberapa pihak justru memanfaatkan situasi untuk menyebarkan opini negatif. Beberapa akun dan kelompok digital terindikasi menyebarkan hoaks, menggunakan framing yang tidak berimbang, serta memanfaatkan momen bencana untuk kepentingan politik.
"Ada pihak yang selalu mencari celah untuk menggiring opini publik. Karena itu, masyarakat harus cerdas memilah informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tidak memiliki dasar," tegas Efriza.
Dalam situasi darurat, kemampuan masyarakat untuk menyaring informasi menjadi sangat krusial. Efriza mengingatkan pentingnya melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima, tidak menyebarkan konten provokatif tanpa dasar, serta memahami konteks kebencanaan secara objektif.
"Literasi digital adalah tameng utama dalam menghadapi banjir informasi. Ketika publik kuat dalam verifikasi data, maka disinformasi otomatis melemah," tambahnya.
