PORTALBANTEN -- Forum Nelayan Nasional 2025 resmi digelar pada 27 November 2025 di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta. Acara berskala nasional yang diinisiasi oleh Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) ini bertujuan membangun sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memajukan sektor kelautan, perikanan, dan pemberdayaan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

Tak kurang dari 500 peserta hadir dari berbagai daerah di Indonesia, terdiri dari kementerian terkait, Kadin Indonesia, akademisi, asosiasi profesi, serta para pelaku usaha perikanan.

Sambutan pembuka disampaikan oleh Gema Sasmita, Ketua Pembina HMNI. Ia menyampaikan apresiasi mendalam kepada para nelayan yang dianggap sebagai pelaku bisnis bahari sejati karena mampu menyelenggarakan forum nasional dan Rakernas secara mandiri dengan semangat dinamis dan progresif.

Keynote speech disampaikan oleh Zaidirina, Deputi Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BTaskin), mewakili Budiman Sudjatmiko yang berhalangan hadir. Ia menegaskan besarnya potensi kekayaan maritim Indonesia, tidak hanya dari produksi ikan, tetapi juga dari pengembangan sektor pariwisata bahari.

Menurutnya, jika potensi tersebut dapat dimaksimalkan untuk menurunkan angka kemiskinan nelayan, maka hal tersebut akan menjadi perhatian serius Presiden.

Sesi talk show menghadirkan narasumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan topik “Membangun Ketahanan Pangan Berbahan Ikan untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Nelayan.”

Hadir pula narasumber dari Burhanuddin Abdullah Center yang turut memberikan pandangan terkait ketahanan pangan dan ekonomi nelayan.

Rektor UNIPI Tangerang, Prof. Francisca Sestri, turut hadir mewakili unsur akademisi. Ia menegaskan bahwa implementasi konsep Pentahelix membutuhkan keterlibatan aktif perguruan tinggi. Akademisi, katanya, berperan penting dalam penyempurnaan kurikulum kelautan dan pariwisata serta pendampingan nelayan agar lebih kreatif dan inovatif melalui penelitian intensif.

“Hal ini memerlukan sinergi dengan Litbang kementerian terkait,” ujarnya kepada wartawan.