PORTALBANTEN -- Setelah lebih dari 100 hari menjabat, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dihadapkan pada tantangan besar. Publik mulai mempertanyakan langkah nyata yang diambilnya untuk memperbaiki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kota Bogor. Dua lembaga ini seharusnya berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan pendapatan daerah, namun hingga kini, belum ada tindakan signifikan yang terlihat.
Ketidakpastian dalam mengevaluasi kinerja BUMD dan BLUD dapat menciptakan dampak negatif bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien. Masyarakat mengharapkan Wali Kota Dedie menunjukkan ketegasan dalam menilai dan merombak struktur manajemen kedua lembaga tersebut.
“Walikota harus berani membongkar dan membersihkan sistem di BUMD dan BLUD. Jangan sampai lembaga-lembaga ini jadi tempat nyaman bagi oknum yang hanya memperkaya diri,” ujar pengamat kebijakan publik Ferdian Mufti Azis.
Evaluasi yang selama ini dilakukan terkesan hanya seremonial. Laporan tahunan yang disusun tidak mencerminkan kinerja yang sesungguhnya, dan rapat dengar pendapat di DPRD tidak menghasilkan solusi yang konkret. Oleh karena itu, Wali Kota perlu memerintahkan audit kinerja dan keuangan yang transparan serta independen, dan hasilnya harus dibuka untuk publik.
Desakan dari masyarakat semakin kuat. Banyak warga mempertanyakan mengapa tidak ada langkah progresif yang diambil, meskipun kinerja BUMD dan BLUD jelas di bawah standar. Pelayanan yang lambat, kerugian finansial, dan produktivitas yang rendah menjadi bukti bahwa evaluasi menyeluruh sangat diperlukan.
“Evaluasi bukan soal mengganti orang, tapi soal membangun sistem yang akuntabel. Namun jika orang-orangnya memang bermasalah, ya harus diganti. Jangan takut bertindak,” tegas Ferdian Mufti Azis lagi.
Untuk mewujudkan Kota Bogor yang cerdas dan bersih dari praktik korupsi, reformasi total terhadap BUMD dan BLUD harus menjadi prioritas utama dalam enam bulan pertama kepemimpinan Dedie-Jenal. Transparansi dalam pengelolaan, profesionalisme direksi, dan pembenahan budaya kerja harus dilakukan tanpa kompromi. Warga Bogor berhak mendapatkan layanan publik terbaik dan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Penegakan integritas dimulai dari keberanian mengambil keputusan sulit. Kota Bogor membutuhkan pemimpin yang tidak hanya pandai bicara di media sosial, tetapi berani menindak dalam kenyataan.*
