JAKARTA – Sorotan media internasional terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi pusat perhatian publik setelah majalah ekonomi global The Economist menerbitkan ulasan kritis berjudul "Indonesia’s President is Jeopardising the Economy and Democracy".
Dalam artikel tersebut, The Economist menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi, disiplin fiskal, hingga kualitas demokrasi di Indonesia. Mengingat reputasi majalah tersebut sebagai rujukan investor global, ulasan ini memicu diskusi luas di ruang publik dan media sosial tanah air.
Memahami Perspektif Media Internasional
Menanggapi hal tersebut, sejumlah pihak menilai kritik media asing perlu dibaca secara proporsional dan tidak serta-merta dianggap sebagai gambaran mutlak kondisi nasional. Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, sebelumnya pernah mengungkapkan bahwa analisis media asing sering kali menggunakan perspektif ekonomi-politik Barat yang belum tentu selaras dengan karakter pembangunan di Indonesia.
Menurut Hasan, Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda, terutama dalam hal peran negara terhadap pembangunan ekonomi, penguatan industri nasional, serta berbagai program sosial.
Di sisi lain, pengamat media, Winda, menjelaskan bahwa setiap media internasional memiliki framing dan orientasi ideologis tersendiri. Sebagai media yang cenderung mendukung prinsip pasar bebas dan efisiensi fiskal, wajar jika The Economist bersikap kritis terhadap kebijakan yang memperbesar peran pemerintah atau memperluas subsidi.
"Konsep framing media asing menjadi penting karena pemberitaan internasional dibentuk oleh sudut pandang tertentu sesuai kepentingan pembaca global dan komunitas ekonomi internasional," ujar Winda pada Sabtu (18/5). Ia menambahkan bahwa kritik tersebut tidak selalu identik dengan kondisi objektif di lapangan secara keseluruhan.
Investasi SDM dan Stabilitas Ekonomi
Salah satu poin yang dikritik The Economist adalah program makan bergizi gratis yang dianggap dapat menambah tekanan fiskal. Namun, pemerintah menegaskan bahwa program tersebut adalah investasi sosial jangka panjang untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sejak dini.
