PORTAL BANTEN - Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK) menyoroti carut-marut pembangunan LRT Jabodebek, menilai proyek strategis nasional ini penuh kejanggalan terutama terkait lonjakan anggaran yang tidak transparan. Koordinator Nasional GSBK, Febri Yohansyah, menyebut kondisi proyek ini 'menjijikkan' dan mendesak audit menyeluruh.
Proyek LRT Jabodebek, yang dimulai sejak 10 Februari 2017 untuk melayani Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, mengalami perubahan nilai kontrak yang signifikan.
“Pada awal kontrak, nilai pembangunan LRT Jabodebek hanya sebesar Rp23,9 triliun. Namun melalui beberapa kali addendum kontrak, nilainya melonjak menjadi Rp25,5 triliun, atau naik sekitar Rp2,1 triliun,” kata Febri Yohansyah, Jumat (2/1/2026).
Febri menjelaskan, kenaikan tersebut tertuang dalam Addendum ke-6 antara Kementerian Perhubungan dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, tertanggal 14 Desember 2023. Namun, hingga kini, tambahan Rp2,1 triliun itu belum dibayarkan.
“Padahal pada 9 Mei 2025 telah dilakukan High Level Meeting yang dihadiri Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, dan Menteri BUMN. Tetapi sampai sekarang pembayaran belum juga tuntas,” ujarnya.
Febri juga menyoroti keanehan penugasan PT KAI (Persero) untuk melakukan pembayaran, padahal PT KAI tidak terlibat langsung dalam kontrak pembangunan.
“Ini janggal. PT KAI tidak menandatangani kontrak pekerjaan, tetapi dibebani kewajiban pembayaran,” tegasnya.
Menurut Febri, PT KAI berpotensi menanggung bunga tambahan hingga Rp287,4 miliar jika terlambat membayar, karena Perjanjian Kredit Sindikasi PT KAI (Persero) yang dijamin pemerintah hanya bernilai maksimal Rp23,4 triliun.
GSBK menilai kondisi ini sebagai kegagalan tata kelola proyek infrastruktur dan mendesak pemerintah serta aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh.
