PORTALBANTEN -- Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) yang diperingati setiap 9 Desember, Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor melaksanakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat komitmen antikorupsi dan meningkatkan transparansi dalam layanan publik. Acara ini diadakan dengan sederhana namun penuh makna, sejalan dengan tema nasional HAKORDIA 2025, yaitu “satukan aksi basmi korupsi.”
Pemerintah Kota Bogor, melalui Bagian Hukum dan HAM, terus berupaya membangun budaya antikorupsi dengan melakukan penataan regulasi daerah, memberikan bantuan hukum dan HAM, serta melakukan evaluasi dan dokumentasi informasi hukum. Hal ini terbukti dari penilaian Indeks Reformasi Hukum yang mencapai 99,28 poin pada tahun 2025, seperti yang disampaikan dalam siaran pers di ruang rapat Ragamulia pada Selasa (9/12/2025).
Kabag Hukum dan HAM, Alma Wiranta, menekankan pentingnya transparansi dalam administrasi pemerintahan. "Penguatan sistem e-government yang membuat proses administrasi lebih terbuka dan mudah diawasi merupakan fondasi penting dalam tatanan tata kelola pemerintahan menuju zona integritas," kata Alma.
Program penguatan implementasi HAKORDIA oleh Bagian Hukum dan HAM mencakup beberapa inisiatif, antara lain:
1. Sosialisasi dan kampanye regulasi melalui penyuluhan hukum dan kesadaran hukum di 68 kelurahan se-Kota Bogor;
2. Bantuan hukum perdata dan TUN yang melayani sebanyak 210 warga dari 114 kasus non-litigation dan 17 perkara litigasi;
3. Pelayanan publik secara probono melalui mediasi restoratif justice di Bale Badami dan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin sebanyak 43 kasus.
Selain itu, peluncuran portal JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum) menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem transparansi. Portal ini memuat seluruh regulasi daerah, review kontrak proyek strategis sebagai pencegahan korupsi sesuai amanat KPK, serta dashboard anggaran pelayanan hukum kepada LBH Sinar Asih dan Pusat Mediasi Nasional.
Alma Wiranta juga menambahkan bahwa implementasi aplikasi JDIH berperan penting dalam menjaga integritas dan transparansi pelayanan publik dari ASN, yang telah membawa Pemerintah Kota Bogor meraih berbagai penghargaan, baik di tingkat regional maupun nasional.
