PORTALBANTEN – Dalam menghadapi ancaman pertahanan negara yang semakin kompleks dan berlapis, baik dalam bentuk militer, siber, ekonomi, maupun kejahatan transnasional, dibutuhkan pendekatan yang tidak lagi linier. Konsep Jaksa Pertahanan yang digagas Alma Wiranta, jaksa sekaligus peneliti strategi pertahanan dari Universitas Pertahanan, hadir sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut.
Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa sistem pertahanan negara saat ini membutuhkan integrasi antara elemen hukum dan militer. Sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Kejaksaan dan TNI pada April 2023, kolaborasi keduanya menjadi dasar terbentuknya sistem pertahanan semesta (Sishaneg) yang tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tetapi juga supremasi hukum.
“Ancaman hari ini tidak hanya datang dari senjata atau konflik terbuka. Ada serangan siber, manipulasi data, spionase, hingga perang narasi yang semuanya bisa melumpuhkan negara tanpa satu peluru pun ditembakkan. Maka, responsnya pun harus multidimensi,” ungkap Alma.
Peran Jaksa dalam Sistem Pertahanan Non-Militer
Jaksa Pertahanan digagas sebagai entitas strategis yang mampu menempatkan jaksa dalam posisi lebih adaptif terhadap konteks pertahanan non-konvensional. Peran ini mencakup dukungan terhadap Operasi Militer Selain Perang (OMSP), pemulihan aset yang digunakan untuk pendanaan kejahatan lintas negara, serta penguatan hukum dalam kasus-kasus seperti terorisme, sabotase, dan ancaman ideologis.
Dengan kerangka doktrin yang selaras antara Tri Krama Adhyaksa dan Dwi Bhakti Eka Dharma, Jaksa Pertahanan diharapkan mampu membangun jejaring hukum-pertahanan yang sinergis di bawah satu strategi nasional yang terencana.
Alma menjelaskan bahwa Jaksa Pertahanan bukan sekadar perpanjangan tangan penuntut umum, tetapi elemen aktif dalam merancang respons hukum terhadap ancaman strategis. “Jaksa harus hadir bukan hanya saat perkara terjadi, tapi sejak sistem pertahanan negara disusun. Kita tidak bisa lagi menunggu ‘ledakan’ terjadi baru bereaksi. Kita harus menjadi bagian dari sistem deteksi dini,” tegasnya.
Mendorong Rekrutmen Jaksa dari Kalangan TNI
Salah satu ide penting dari konsep ini adalah membuka ruang bagi rekrutmen jaksa dari kalangan militer, khususnya Oditurat Jenderal. Hal ini akan memungkinkan pembentukan kultur penegakan hukum yang memahami dinamika medan tempur dan keamanan strategis.
