PORTALBANTEN – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Setda Kota Bogor kembali menorehkan prestasi kinerja membanggakan sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut tercermin dari meningkatnya Intermediate Outcome (IO) unit kerja hingga 300 persen, sebagai hasil konsistensi perbaikan kinerja dan penguatan tata kelola pelayanan hukum daerah.
Peningkatan signifikan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Internal (RKI) yang membahas laporan tiga subkegiatan utama, yakni penataan produk hukum daerah, bantuan hukum dan HAM, serta evaluasi, dokumentasi, dan informasi hukum. Kegiatan tersebut digelar pada Kamis, 18 Desember 2025, di Ruang Rapat Ragamulia, Kota Bogor.
Tiga pengampu subkegiatan, masing-masing Roni Ismail, SH., MH. (penataan produk hukum daerah), Yulia Anita Indrianingrum, SH., MSc (bantuan hukum dan HAM), serta Nuniek Wulandari, SH. (evaluasi, dokumentasi, dan informasi hukum), memaparkan capaian kinerja yang kemudian dievaluasi secara menyeluruh terhadap target program.
Dalam konferensi pers seusai kegiatan, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, SH., MSi(Han)., CLA, menyampaikan rasa haru dan bangga atas kinerja seluruh jajaran. Ia menegaskan bahwa peningkatan Intermediate Outcome tersebut merupakan indikator keberhasilan strategi perbaikan kinerja yang telah dilakukan secara konsisten.
“Intermediate Outcome adalah hasil jangka menengah yang menjadi jembatan antara output kegiatan dengan dampak jangka panjang. Kenaikan 300 persen ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan sistem dan kinerja yang kami lakukan telah berjalan efektif,” ungkap Alma Wiranta.
Alma Wiranta menuturkan, capaian kinerja sepanjang 2025 tidak terlepas dari komitmen Bagian Hukum dan HAM dalam meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, khususnya dalam penyusunan produk hukum daerah, pelayanan bantuan hukum, serta pemenuhan dan pemajuan HAM.
“Kami terus mendorong peningkatan kapasitas SDM agar kualitas produk hukum daerah semakin baik, pelayanan hukum lebih responsif, serta akses informasi bantuan hukum dan HAM bagi masyarakat semakin optimal,” ujarnya.
Upaya tersebut sekaligus bertujuan menunjang pembangunan Kota Bogor agar berjalan clear and clean, dengan dukungan regulasi yang kuat dan implementatif.
Deretan Prestasi Nasional dan Daerah
