PORTALBANTEN – Munculnya nama Vina Marselina, istri Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Andhika Permata, dalam daftar delegasi resmi ke Paris memicu gelombang kritik dan pertanyaan publik. Bukan hanya soal perannya yang mendadak muncul sebagai pengurus Dekranasda DKI Jakarta, tapi juga karena dugaan pemanfaatan anggaran daerah yang tidak sesuai peruntukan.
Surat resmi yang beredar menunjukkan Vina tercantum sebagai peserta pertemuan dengan L'Adresse Paris Agency, mengatasnamakan Dekranasda. Padahal Ketua Dekranasda adalah Endang Nugrahani Pramono sebagai Ketua Dekranasda Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2025 - 2030.
Namun, yang menjadi sorotan adalah sumber pendanaan perjalanannya: berasal dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPUKM) DKI Jakarta, bukan dari alokasi Dekranasda secara spesifik.
Kritik tajam datang dari Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI). Organisasi ini menyebut kemunculan nama Vina sebagai bentuk kolusi dan nepotisme, terlebih dalam situasi di mana pemerintah pusat sedang gencar menyerukan efisiensi anggaran dan membatasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat pemerintah.
"Nama istri pejabat muncul tiba-tiba dalam delegasi luar negeri, dan anggarannya dibebankan pada dinas lain. Ini sangat janggal dan patut diduga kuat sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan," kata Ketua Umum KAMAKSI, Joko Priyoski, Rabu (21/5).
Joko menambahkan, praktik semacam ini mencederai semangat reformasi birokrasi dan penghematan anggaran yang tengah digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan penyelidikan.
"Kalau terbukti ada pelanggaran, Andhika Permata harus dicopot. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena posisi dan relasi keluarga," tegasnya.
Di media sosial, isu ini memicu perdebatan tajam. Banyak warganet mempertanyakan kontribusi konkret dari Vina dalam delegasi tersebut dan menyoroti absennya laporan atau dokumentasi hasil kerja yang bisa diakses publik. Beberapa bahkan menilai perjalanan itu lebih mirip agenda pribadi ketimbang kunjungan strategis pemerintah.
Sampai berita ini diturunkan, baik Andhika Permata maupun Vina Marselina belum memberikan pernyataan resmi. Namun tekanan dari publik dan masyarakat sipil tampaknya belum akan surut, mengingat keterlibatan keluarga pejabat dalam program resmi negara selalu menjadi isu sensitif, apalagi jika menyangkut penggunaan anggaran publik.
