PORTALBANTEN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkomitmen untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan menyoroti pentingnya kejelasan status hukum lahan yang akan digunakan. Hal ini ditegaskan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Nana Supiana, usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (17/3/2025).
Menurut Nana, keberhasilan proyek-proyek besar seperti PSN sangat bergantung pada kesiapan lahan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan berbagai pihak terkait menjadi kunci untuk memastikan bahwa lahan yang digunakan sudah memiliki status hukum yang jelas.
"Seluruh pembangunan yang dilakukan itu variabel utamanya adalah masalah lahan. Maka dari itu, kami akan bersinergi dengan stakeholder lain untuk memastikan lahan yang akan digunakan sudah clear and clean secara hukum sebelum PSN dilaksanakan," ujar Nana.
Persoalan agraria sering kali menjadi hambatan dalam pembangunan proyek infrastruktur. Nana menegaskan bahwa Pemprov Banten ingin memastikan tidak ada konflik lahan yang muncul di tengah pelaksanaan PSN.
"Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, kami berharap tidak ada lagi konflik agraria yang menghambat pembangunan di Banten. Negara harus hadir untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak," katanya.
Untuk itu, Pemprov Banten akan melakukan identifikasi dan penyelesaian dini terhadap potensi sengketa lahan sebelum proyek berjalan.
Selain memastikan status hukum lahan, Nana juga menegaskan bahwa seluruh PSN yang ada di Banten telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan.
"Untuk seluruh daerah di Banten, hampir 80 persen sudah menyelesaikan RTRW, termasuk Provinsi Banten. Ini menjadi langkah penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan," tambahnya.
Melalui langkah-langkah ini, Pemprov Banten berharap PSN dapat berjalan lancar, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, serta para pemangku kepentingan diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang lebih terarah dan minim hambatan.*
