PORTALBANTEN — Di tengah tantangan yang semakin kompleks, pemajuan hak asasi manusia (HAM) di era Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa. Upaya ini menjadi semakin krusial di tengah maraknya hoaks, digitalisasi, diskriminasi, dan dinamika penegakan hukum.
Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kerangka hukum nasional, salah satunya melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi Kelima 2021–2025 yang kini mendekati akhir masa berlakunya. Dalam acara market day Sentra Anak Khusus di SDIT Al Khairiyah Kota Bogor pada Jumat (14/11/2025), Kepala Bagian Hukum dan HAM, Alma Wiranta, menyoroti pentingnya membahas capaian dan masa depan RANHAM.
Alma, yang didampingi oleh para orang tua, menyaksikan langsung peran penting tenaga pendidik dalam memastikan pemenuhan HAM bagi anak-anak istimewa.
"Pelibatan tenaga pendidikan dalam pemajuan HAM, terutama bagi anak berkebutuhan khusus, sangat penting untuk menegakkan nilai-nilai inklusivitas sejak dini," ungkapnya.
Selama empat tahun pelaksanaan, RANHAM Generasi Kelima telah mencatat beberapa kemajuan signifikan, antara lain:
1. Peningkatan Pemahaman Aparat Pemerintah: Berbagai pelatihan dan sosialisasi telah meningkatkan kapasitas aparat pusat dan daerah dalam memahami prinsip-prinsip HAM.
2. Integrasi Instrumen HAM dalam Kebijakan Publik: Beragam kebijakan nasional dan daerah mulai mengadopsi pendekatan berbasis HAM, sehingga lebih responsif terhadap hak kelompok rentan.
3. Perlindungan Kelompok Rentan: Akses layanan, perlindungan, dan pendampingan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat mengalami perbaikan signifikan.
Namun, perjalanan RANHAM Generasi Kelima tidak lepas dari tantangan dan kontroversi yang perlu diperhatikan:
