PORTAL BANTEN - Pemerintah memberikan respons terhadap isu Gelap Gulita Pendidikan dengan menegaskan komitmen nyata melalui alokasi anggaran dan program strategis dalam APBN 2026 untuk memperkuat sektor pendidikan nasional.
Langkah konkret ini diwujudkan melalui penetapan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun yang setara dengan 20 persen dari total APBN 2026 guna memastikan pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah.
Alokasi tersebut tercatat sebagai angka tertinggi dalam sejarah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat sumber daya manusia, serta menjawab tantangan ketimpangan akses antarwilayah.
Selain anggaran makro, pemerintah telah mengimplementasikan program Sekolah Rakyat yang menyediakan pendidikan dasar dan menengah berasrama secara gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu tanpa biaya tersembunyi.
Hingga awal tahun 2026, sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di 34 provinsi dengan fasilitas lengkap yang menanggung seluruh kebutuhan siswa mulai dari akomodasi hingga perlengkapan belajar.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan tenaga pendidik dengan mengalokasikan dana lebih dari Rp14 triliun dalam APBN 2026 yang diperuntukkan bagi guru non-ASN di Indonesia.
Kebijakan penguatan kesejahteraan tersebut mencakup peningkatan tunjangan bulanan, kenaikan tunjangan profesi bagi guru bersertifikat, serta pemberian tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, langkah ini diharapkan mampu mendorong profesionalisme dan kualitas layanan pendidikan nasional agar tetap menjadi prioritas utama pembangunan bangsa secara berkelanjutan.*
