JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong untuk segera meminta keterangan dari Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad, terkait alokasi anggaran daerah yang dinilai fantastis untuk pengadaan dan sewa kendaraan dinas.
Desakan tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Menurut Uchok, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang mengalokasikan APBD 2025 untuk pembelian mobil dinas bupati dengan harga mencapai Rp3,5 miliar.
"Dia adalah salah satu orang yang sangat bahagia saat ini. Kebahagiaannya terlihat dari gaya hidup bermewah-mewah menggunakan anggaran daerah yang bersumber dari pajak rakyat. Mobil dinasnya saja mencapai Rp3,5 miliar," ujar Uchok kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).
Selain pengadaan unit baru, Uchok mengungkapkan bahwa APBD juga tersedot untuk biaya sewa berbagai jenis kendaraan. Rinciannya meliputi sewa kendaraan bermotor penumpang, sewa kendaraan dinas bermotor khusus, serta sewa kendaraan dinas lainnya dengan total nilai Rp4,6 miliar pada tahun anggaran 2025. Secara akumulatif, APBD Kabupaten Empat Lawang yang terserap untuk urusan kendaraan ini mencapai lebih dari Rp7,6 miliar.
Uchok juga menyoroti beban finansial daerah lainnya. Ia menyebut Sekretaris Daerah (Sekda) Empat Lawang harus menanggung utang tahun 2024 sebesar lebih dari Rp1 miliar yang timbul akibat sewa kendaraan dinas perorangan dan pembelian kendaraan bermotor penumpang.
Melihat kondisi tersebut, mantan Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) ini meminta KPK untuk turun tangan melakukan klarifikasi kepada Bupati Joncik Muhammad guna memastikan transparansi penggunaan anggaran.
"Ini sangat penting untuk transparansi penggunaan APBD. Masa pengadaan dan sewa kendaraan dinas semahal itu?" tegas Uchok.
Ia menilai, kebijakan tersebut tidak selaras dengan kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Empat Lawang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di wilayah tersebut masih mencapai 10,51 persen pada tahun 2024. Uchok berpendapat, APBD seharusnya diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat ketimbang gaya hidup pejabat.
”KPK jangan lupa panggil Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad, untuk diminta keterangan agar kasus pengadaan kendaraan ini bisa terbuka secara transparan bagi rakyat yang sudah menyumbang pajaknya,” pungkasnya.
