JAKARTA – Center for Budget Analysis (CBA) melaporkan adanya indikasi ketidakberesan dalam tiga proyek pengadaan data geospasial dasar dan peta rupabumi Indonesia (RBI) di wilayah Sulawesi. Proyek yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tersebut memiliki nilai total mencapai Rp372,8 miliar.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyoroti adanya dominasi satu perusahaan dalam pengerjaan proyek strategis tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dua proyek utama dimenangkan oleh satu perusahaan yang sama, yakni PT Pratama Persada Airborne.
"Dua proyek data geospasial dasar dan peta rupabumi Indonesia wilayah Barat skala 1:5.000 kelas 2 dan 3, yang menggunakan teknologi airborne synthetic aperture radar (SAR) dan citra satelit resolusi tinggi (CSRT), dimenangkan oleh satu perusahaan dengan nilai mencapai Rp365,4 miliar," ujar Uchok di Jakarta, Jumat (3/4/2026).
Sementara itu, satu proyek lainnya untuk pemetaan skala 1:5.000 kelas 1 berbasis kamera udara metrik dan lidar senilai Rp7,4 miliar dimenangkan oleh PT Karvak Nusa Geomatika.
Atas temuan tersebut, CBA mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh. Uchok meminta Kejagung memanggil Kepala BIG guna memverifikasi hasil pekerjaan dan memastikan penggunaan teknologi telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak.
"Kami meminta Kejagung segera memanggil dan memeriksa Kepala BIG. Pemeriksaan diperlukan agar hasil data geospasial dan peta RBI dapat diverifikasi, apakah sesuai dengan output yang diharapkan atau tidak," tegas Uchok.
Selain masalah transparansi anggaran, CBA juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik. Hingga saat ini, hasil dari proyek bernilai ratusan miliar tersebut dinilai belum tersosialisasi secara luas, padahal menyangkut data strategis nasional.
CBA juga mendorong Kejagung untuk memeriksa kedua perusahaan pemenang proyek guna memastikan tidak adanya praktik subkontrak kepada pihak asing. Menurut Uchok, hal ini sangat krusial karena data geospasial Sulawesi mengandung informasi sensitif yang berkaitan dengan aspek pertahanan serta potensi sumber daya alam Indonesia.
"Ini bukan sekadar proyek biasa. Data ini berkaitan dengan rahasia militer dan kekayaan alam Indonesia, sehingga harus dipastikan dikelola secara aman dan sesuai aturan," pungkasnya.
