JAKARTA – Rencana Komisi IX DPR RI untuk memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) terkait polemik pengadaan ribuan sepeda motor listrik menuai kritik tajam. Center for Budget Analysis (CBA) menilai langkah parlemen tersebut hanya sekadar "sandiwara" di tengah adanya alokasi anggaran sosialisasi yang fantastis bagi para wakil rakyat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil BGN. Pemanggilan ini bertujuan untuk mendalami proses pengadaan serta urgensi penggunaan anggaran dalam program operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai sikap DPR tidak konsisten. Menurutnya, kritik publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Presiden Prabowo Subianto sudah lama bergulir, tetapi DPR cenderung pasif hingga munculnya isu pengadaan motor listrik ini.
“Selama ini publik ramai mengkritik, terutama di media sosial, tapi DPR justru diam seribu bahasa. Sekarang tiba-tiba ingin memanggil, ini terkesan hanya sandiwara,” ujar Uchok dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/4/2026).
Uchok membeberkan dugaan adanya kepentingan anggaran yang membuat DPR tidak bersikap kritis sejak awal. Ia mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR RI diduga mendapatkan alokasi anggaran sosialisasi dari BGN pada tahun anggaran 2026 dengan nilai mencapai Rp92 miliar.
“DPR Komisi IX mendapat ‘angpao’ kegiatan sosialisasi dari BGN sebesar Rp92 miliar. Hal inilah yang diduga membuat mereka tidak bersuara sejak awal,” tegas Uchok.
Berdasarkan rincian data CBA, anggaran tersebut dialokasikan untuk 460 titik kegiatan yang tersebar di 38 provinsi. Dengan estimasi tersebut, setiap titik kegiatan sosialisasi diperkirakan menelan biaya sekitar Rp200 juta. Uchok menilai besarnya angka ini berpotensi menjadi pemborosan dan bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran pemerintah.
“Ini seperti pesta sosialisasi. Di sisi lain, masih banyak persoalan mendesak seperti penanganan bencana alam dan nasib pengungsi yang belum tertangani dengan baik,” tambahnya.
CBA mendesak Komisi IX DPR RI untuk tidak menggunakan anggaran tersebut guna menghindari konflik kepentingan. Uchok khawatir alokasi dana ini hanya akan menjadi ajang "bancakan" antara pihak legislatif dan lembaga pelaksana program, tanpa memberikan solusi nyata bagi keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis.
