JAKARTA – Center for Budget Analysis (CBA) melontarkan kritik tajam terhadap langkah Komisi IX DPR RI yang berencana memanggil Badan Gizi Nasional (BGN). Pemanggilan tersebut terkait polemik pengadaan ribuan sepeda motor listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai sikap reaktif DPR saat ini terkesan tidak konsisten dan cenderung hanya "pura-pura marah". Menurutnya, kritik publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah bergulir lama, namun para wakil rakyat baru bersuara setelah isu ini memanas di media sosial.
"Selama ini publik ramai mengkritik, terutama di media sosial, tapi DPR justru diam seribu bahasa. Sekarang tiba-tiba ingin memanggil, ini terkesan hanya sandiwara," ujar Uchok dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).
Uchok menduga ada kepentingan anggaran di balik sikap pasif DPR selama ini. Ia mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR RI disinyalir mendapatkan alokasi anggaran sosialisasi dari BGN untuk tahun anggaran 2026 dengan nilai mencapai Rp92 miliar.
"DPR Komisi IX mendapat ‘angpao’ kegiatan sosialisasi dari BGN sebesar Rp92 miliar. Hal inilah yang diduga membuat mereka tidak bersuara kritis sejak awal," tegas Uchok.
Berdasarkan data CBA, anggaran tersebut dialokasikan untuk 460 titik kegiatan yang tersebar di 38 provinsi. Dengan rincian tersebut, setiap titik kegiatan sosialisasi diperkirakan menelan biaya sekitar Rp200 juta. Uchok menilai besarnya angka ini berpotensi menjadi pemborosan dan tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran pemerintah.
Ia juga membandingkan alokasi fantastis tersebut dengan kondisi sosial di lapangan. "Ini seperti pesta sosialisasi. Sementara di sisi lain, masih banyak persoalan mendesak seperti bencana alam dan nasib pengungsi yang belum tertangani dengan baik," tambahnya.
CBA mendesak agar Komisi IX DPR RI tidak menggunakan anggaran tersebut guna menghindari potensi konflik kepentingan. Uchok khawatir anggaran tersebut hanya akan menjadi ajang "bancakan" antara pihak legislatif dan lembaga pelaksana program tanpa memberikan solusi nyata bagi masyarakat.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan pihaknya akan segera memanggil BGN untuk mendalami proses pengadaan serta urgensi penggunaan anggaran dalam program motor listrik tersebut.
