SERANG – Center for Budget Analysis (CBA) kembali menyoroti dugaan pemborosan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Kali ini, perhatian tertuju pada proyek pengadaan konten podcast YouTube di Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menilai alokasi anggaran untuk proyek podcast tersebut tidak wajar. Hal ini didasari oleh adanya lonjakan nilai anggaran yang sangat signifikan dalam kurun waktu satu tahun.
“Pada tahun 2025, anggaran podcast YouTube DPRD hanya sebesar Rp365 juta. Namun, pada tahun 2026 angka tersebut dinaikkan menjadi Rp2 miliar. Artinya, terdapat kenaikan sebesar Rp1,6 miliar yang bersumber dari pajak masyarakat Banten,” ujar Jajang dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/4/2026).
Jajang menyayangkan besarnya anggaran tersebut hanya untuk kebutuhan konten digital. Menurutnya, biaya produksi video di internet seharusnya tidak menghabiskan dana sebesar itu, terutama jika dibandingkan dengan urgensi kebutuhan dasar masyarakat lainnya.
“Ternyata membuat konten video di internet harganya bisa lebih mahal daripada membangun jalan desa atau jembatan,” cetusnya.
Selain persoalan kenaikan total anggaran, CBA juga mengungkap adanya kejanggalan dalam rincian nilai per paket proyek. Jajang menyebutkan terdapat variasi harga yang mencolok dalam pengadaan podcast tersebut, yang memicu pertanyaan terkait standardisasi biaya.
“Yang aneh, satu paket podcast YouTube DPRD ada yang dihargai Rp92 juta, ada yang Rp220 juta, dan yang paling besar mencapai Rp280 juta per paket,” ungkap Jajang.
Merespons temuan tersebut, CBA mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan. Mereka meminta lembaga antirasuah tersebut membuka penyelidikan terhadap proyek podcast YouTube DPRD Banten yang secara akumulatif menelan anggaran hingga Rp2,3 miliar tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan transparansi dan mencegah potensi kerugian negara.
Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari DPRD Banten.
