JAKARTA – Posisi Indonesia dalam forum internasional Board of Peace (BoP) tengah menjadi sorotan di tengah dinamika politik luar negeri yang kian kompleks. Meski muncul desakan untuk menarik diri, sejumlah analis menilai keikutsertaan Indonesia justru memiliki nilai strategis sebagai instrumen mitigasi konflik di Timur Tengah sekaligus ruang untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari dalam.
Polemik ini kembali mencuat menyusul adanya narasi ultimatum dari aliansi mahasiswa terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mengutip pemberitaan dari laman KosongSatu.id, pengamat Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran, Dina Sulaeman, bersama elemen mahasiswa dikabarkan mendesak pemerintah segera menarik diri dari BoP—forum yang digagas oleh Donald Trump—serta membatalkan rencana pengiriman pasukan ke Gaza. Namun, berdasarkan pantauan hingga saat ini, belum ditemukan pernyataan resmi di akun media sosial resmi BEM UI terkait tuntutan tersebut.
Instrumen Diplomasi, Bukan Sekadar Keberpihakan
Di tengah tekanan tersebut, para pakar hubungan internasional menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di BoP tidak boleh dipandang sebagai bentuk keberpihakan terhadap blok tertentu. Sebaliknya, langkah ini merupakan strategi diplomasi proaktif untuk memahami dinamika geopolitik global secara langsung dan membaca arah kepentingan negara-negara besar.
“Dengan berada di dalam forum seperti BoP, Indonesia tidak hanya menjadi pengamat, tetapi memiliki ruang untuk memengaruhi arah kebijakan global,” ujar seorang analis kebijakan luar negeri.
Posisi ini dianggap sebagai “mata dan telinga” Indonesia di panggung internasional. Melalui forum tersebut, Indonesia dapat mengakses informasi primer, mengawal kebijakan agar tidak merugikan pihak Palestina, serta konsisten menyuarakan kepentingan negara berkembang dan dunia Islam.
Mitigasi Konflik dan Dukungan Teguh untuk Palestina
Pendekatan diplomasi ini dinilai sejalan dengan langkah pemerintah yang mengedepankan prinsip kehati-hatian. Salah satu bentuk konkretnya adalah kebijakan penundaan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko. Pemerintah menegaskan bahwa setiap keputusan militer maupun diplomatik harus melalui kalkulasi matang, mencakup risiko geopolitik dan keselamatan personel.
Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan juga menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum internasional tetap berlandaskan pada prinsip dukungan abadi bagi kemerdekaan Palestina. Kebijakan tersebut dibatasi secara tegas pada misi kemanusiaan dan perdamaian, tanpa terlibat dalam konflik bersenjata atau upaya melucuti pihak-pihak tertentu.
