JAKARTA – Rapat kerja antara Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Komisi VII DPR RI pada Rabu (1/4/2026) menjadi sorotan publik setelah ditemukan ketidaksinkronan data dalam usulan Anggaran Kemenpar tahun 2026. Menanggapi hal tersebut, DPR memberikan tenggat waktu lima hari bagi Kemenpar untuk melakukan perbaikan laporan.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, awalnya berjalan normatif. Namun, suasana mulai dinamis saat memasuki pembahasan rincian alokasi dan distribusi anggaran. Ketua Komisi VII DPR RI secara tegas meminta klarifikasi detail mengenai angka-angka yang dipaparkan oleh jajaran teknis kementerian.
Ketidaksinkronan Data dan Penggunaan Istilah Estimasi
Ketegangan dalam forum muncul ketika anggota dewan menemukan perbedaan angka yang signifikan dalam paparan Kemenpar. Salah satu poin yang disorot adalah alokasi transfer anggaran ke daerah; dalam satu bagian disebut sebesar Rp5,7 miliar, namun di bagian lain tercatat mencapai Rp17,86 miliar.
Selain perbedaan angka, penggunaan istilah "sekitar" dalam penyampaian data anggaran juga menuai kritik tajam. DPR menekankan bahwa dalam forum resmi kenegaraan, angka anggaran harus disampaikan secara eksak dan akurat, bukan berupa estimasi, guna menghindari multitafsir serta menjamin akuntabilitas keuangan negara.
Dinamika rapat tersebut sempat viral di media sosial dan memicu beragam reaksi dari warganet terkait kualitas penyajian data serta tata kelola administrasi di lingkungan kementerian.
Tenggat Waktu Perbaikan dan Pengawasan Ketat
Sebagai langkah konkret, Komisi VII DPR RI memberikan waktu lima hari kerja kepada Kementerian Pariwisata untuk memverifikasi ulang dan menyampaikan kembali laporan anggaran tersebut. Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.
Tenggat waktu ini menjadi sinyalemen kuat bahwa DPR akan memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara secara berkelanjutan.
Momentum Penguatan Tata Kelola
Meskipun momen tersebut sempat diwarnai situasi canggung, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dinilai tetap bersikap tenang. Ia tidak menyalahkan jajaran di bawahnya dan berupaya mencari solusi bersama DPR. Sejumlah pihak mengingatkan agar publik tetap bijak dalam menanggapi potongan video yang beredar dan fokus pada substansi perbaikan tata kelola, alih-alih melakukan perundungan personal.
Peristiwa ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas transparansi, akurasi, dan konsistensi data. Akurasi data bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dinamika antara pemerintah dan DPR ini diharapkan dapat memperkuat mekanisme checks and balances demi terciptanya pengelolaan anggaran sektor pariwisata yang lebih kredibel dan tepat sasaran.
