JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan membantah narasi negatif terkait kerentanan fiskal yang menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tengah mengalami "kanker fiskal". Berdasarkan data resmi, kondisi keuangan negara pada tahun 2026 justru menunjukkan performa yang terkendali dan disiplin.
Narasi mengenai ancaman krisis tersebut dinilai tidak berpijak pada fakta ekonomi yang ada. Hingga tahun 2026, defisit APBN tercatat hanya sebesar Rp240,1 triliun atau setara dengan 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih berada jauh di bawah ambang batas aman yang ditetapkan undang-undang, yakni sebesar 3 persen.
Selain defisit yang rendah, rasio utang Indonesia juga terjaga di kisaran 40 persen terhadap PDB. Level ini tergolong moderat jika dibandingkan dengan negara-negara lain di tingkat regional maupun global. Data tersebut menegaskan bahwa ruang fiskal nasional masih memiliki ketahanan yang cukup kuat untuk menopang pembangunan.
Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan bahwa tekanan yang muncul saat ini lebih banyak dipicu oleh dinamika global, seperti kenaikan harga energi, ketegangan geopolitik, dan volatilitas pasar keuangan. Dalam situasi ini, pemerintah memposisikan APBN sebagai shock absorber atau peredam guncangan untuk melindungi ekonomi domestik.
"Banyak noise yang memicu sentimen negatif, padahal lembaga dunia seperti JPMorgan, ADB, dan S&P menilai kondisi kita bagus. Mereka tidak banyak komplain karena melihat fundamental kita yang kuat," ujar Menkeu Purbaya dalam Media Briefing di Jakarta, pekan lalu.
Indikator fundamental ekonomi Indonesia memang menunjukkan tren positif. Inflasi terjaga stabil di kisaran 3–3,5 persen secara tahunan (yoy). Selain itu, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus selama lebih dari 70 bulan berturut-turut sejak 2020, yang memperkokoh cadangan devisa dan sektor eksternal.
Pemerintah juga menegaskan bahwa peningkatan belanja negara pada awal 2026 bukan merupakan pemborosan, melainkan langkah strategis. Dana tersebut dialokasikan untuk program perlindungan sosial, subsidi energi, dan dukungan bagi sektor riil guna menjaga daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi global.
Untuk tiga bulan ke depan, stabilitas ekonomi nasional diproyeksikan tetap terjaga. Konsumsi domestik yang kuat dan ekspansi sektor manufaktur menjadi motor utama pertumbuhan. Pemerintah berkomitmen terus menjalankan kebijakan fiskal yang adaptif dan disiplin guna memastikan stabilitas jangka panjang serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
