JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait polemik pengadaan ribuan unit motor listrik, laptop, dan tablet untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran jumbo yang mencapai angka Rp1,2 triliun tersebut ditegaskan sebagai kebutuhan operasional vital untuk memastikan distribusi layanan hingga ke wilayah pelosok, bukan sebuah pemborosan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan 21.800 unit sepeda motor listrik dengan harga satuan sekitar Rp42 juta diperuntukkan bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kendaraan operasional ini dinilai krusial untuk menembus medan sulit di pedesaan yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan roda empat.
"Program ini menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa yang hanya bisa diakses dengan motor. Itu untuk menunjang operasional," ujar Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Ia menambahkan bahwa penggunaan motor listrik tersebut bersifat fleksibel, di mana staf SPPG juga diperbolehkan menggunakannya untuk kepentingan program.
Terkait keberlanjutan anggaran, Dadan memastikan bahwa pengadaan kendaraan operasional ini hanya dilakukan pada tahun anggaran 2025. "Untuk sementara kita cukupkan dulu sekian. Ini kan anggaran 2025, pada 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian," imbuhnya.
Selain kendaraan, BGN juga mengalokasikan anggaran untuk perangkat digital seperti laptop dan tablet. Perangkat ini berfungsi untuk mendukung sistem digitalisasi program, mulai dari pendataan penerima manfaat, pelaporan kegiatan, hingga monitoring nasional secara real-time. Langkah ini diambil agar pelaksanaan program MBG berjalan lebih terukur, transparan, dan akuntabel.
Besarnya nilai anggaran tersebut juga dipengaruhi oleh skala program MBG yang bersifat nasional. Dengan jutaan penerima manfaat dan ribuan titik layanan di seluruh Indonesia, kebutuhan logistik dan perangkat pendukung menjadi sangat masif secara proporsional.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa publik perlu melihat urgensi anggaran ini dari kacamata cakupan program. Dalam program berskala nasional, dukungan operasional yang kuat menjadi penentu efektivitas layanan di lapangan.
BGN menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan telah melalui mekanisme resmi pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan hingga verifikasi. Pengawasan ketat juga dilakukan oleh lembaga audit terkait untuk meminimalisir potensi penyimpangan. BGN berharap publik dapat melihat kebijakan ini secara utuh sebagai strategi percepatan implementasi layanan gizi masyarakat yang lebih optimal.
