JAKARTA – Sekretariat Kabinet memberikan klarifikasi terkait narasi negatif yang beredar di media sosial mengenai perayaan ulang tahun Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Potongan video yang memperlihatkan suasana meriah tersebut dipastikan bukan merupakan perayaan pribadi, melainkan bagian dari agenda resmi institusi.
Berdasarkan penelusuran fakta, kegiatan yang berlangsung pada 16 April tersebut merupakan agenda pengarahan Seskab kepada para pegawai. Acara tersebut juga dirangkaikan dengan pelepasan pegawai yang akan menjalankan ibadah haji serta penugasan pendidikan ke luar negeri.
Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Sekretariat Kabinet. Dengan demikian, konteks utama acara tersebut adalah agenda kedinasan, bukan perayaan ulang tahun individu pejabat tertentu.
Adapun momen tasyakuran ulang tahun yang terekam dalam video merupakan bagian kecil dari rangkaian acara. Momen tersebut bersifat internal dan kolektif bagi seluruh pegawai yang berulang tahun pada bulan April, bukan perayaan eksklusif untuk Seskab. Potongan video yang beredar dinilai tidak menampilkan konteks secara utuh, sehingga memicu persepsi keliru di masyarakat.
Suasana hangat yang terlihat dalam unggahan akun Instagram @Agung_surahman merupakan cerminan budaya organisasi yang menekankan solidaritas antarpegawai. Hingga saat ini, tidak ditemukan bukti adanya penyalahgunaan anggaran negara dalam kegiatan tersebut. Narasi yang menyebutkan adanya pemborosan anggaran dinilai tidak berdasar.
Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam efisiensi anggaran. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan instruksi tegas agar setiap kegiatan seremonial instansi tidak membebani keuangan negara. Kebijakan tersebut menekankan bahwa kegiatan seremonial harus dilakukan secara sederhana dan terbatas.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya literasi informasi bagi publik di era digital. Masyarakat diharapkan dapat menyaring informasi secara kritis dan melihat konteks secara utuh sebelum menarik kesimpulan dari konten yang beredar di media sosial. Pemerintah pun berkomitmen untuk terus mendorong transparansi agar publik mendapatkan informasi yang akurat terkait setiap kegiatan resmi kenegaraan.
