JAKARTA – Narasi "Indonesia Bangkrut" yang digaungkan dalam aksi demonstrasi mahasiswa belakangan ini dinilai kontras dengan kondisi fundamental ekonomi nasional. Para pengamat menekankan pentingnya membedakan kritik terhadap kebijakan pemerintah dengan klaim kebangkrutan negara, terutama di tengah meningkatnya kepercayaan investor global terhadap Indonesia.
Sebelumnya, sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut" di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada Rabu (12/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan sejumlah tuntutan ekonomi, seperti penurunan harga BBM, pengendalian harga kebutuhan pokok, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penghentian kebijakan yang dinilai membebani APBN.
Namun, di tengah berkembangnya isu tersebut, pemerintah justru mencatat tren positif di sektor investasi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, untuk memaparkan data peningkatan kepercayaan investor global secara transparan kepada publik.
"Agar data positif tersebut disampaikan kepada publik secara terbuka," ujar Teddy saat menjelaskan arahan Presiden Prabowo terkait perkembangan investasi nasional, Jumat (14/6/2026).
Langkah ini diambil pemerintah untuk memberikan gambaran yang utuh dan objektif mengenai kondisi perekonomian nasional. Secara teoretis, meningkatnya minat investasi global menjadi indikator kuat bahwa pelaku ekonomi internasional masih memercayai stabilitas politik, kepastian regulasi, kemampuan fiskal, serta prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia.
Dalam ilmu ekonomi, status negara bangkrut memiliki indikator terukur yang sangat ekstrem. Beberapa di antaranya meliputi gagal bayar utang luar negeri, hilangnya akses ke pembiayaan internasional, ketidakmampuan membayar gaji aparatur sipil negara (ASN), lumpuhnya layanan publik akibat krisis fiskal, hingga terjadinya pelarian modal asing secara masif (capital flight).
Kondisi tersebut dinilai tidak relevan dengan situasi Indonesia saat ini. Berbagai program pembangunan dan pelayanan publik masih berjalan normal. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia dilaporkan tetap berada di jalur positif dan menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara anggota G20.
Oleh karena itu, sejumlah ekonom menilai penggunaan istilah "bangkrut" dalam dinamika politik saat ini lebih berfungsi sebagai simbol kritik ketimbang kesimpulan yang didasarkan pada data ekonomi riil.
Para ahli mengingatkan masyarakat agar menilai kondisi ekonomi negara secara objektif menggunakan data resmi yang dirilis oleh lembaga kredibel, seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), maupun lembaga keuangan internasional. Literasi ekonomi yang baik dinilai penting agar publik dapat membedakan antara kritik kebijakan dan kondisi riil fundamental ekonomi negara.
