JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga menepis narasi yang viral di media sosial mengenai tudingan "pemerintah berbisnis dengan rakyat" melalui komoditas bahan bakar minyak (BBM). Isu ini berkembang setelah adanya laporan antrean kendaraan di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta kekhawatiran masyarakat terkait isu penghapusan Pertalite.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan bahwa stok BBM bersubsidi jenis Pertalite (RON 90) dalam kondisi aman dan distribusinya berjalan normal di seluruh Indonesia sesuai dengan penugasan pemerintah.
"Kami didukung oleh sistem logistik yang terintegrasi untuk memastikan kelancaran pasokan. Pemantauan stok juga dilakukan secara real-time agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik," ujar Roberth. Pernyataan ini sekaligus membantah spekulasi adanya kebijakan penghentian distribusi Pertalite secara nasional.
Pemerintah menegaskan tetap mempertahankan Pertalite sebagai instrumen perlindungan sosial guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia. Kebijakan ini diambil agar masyarakat kelas menengah ke bawah tetap mendapatkan akses energi dengan harga terjangkau.
Terkait kemunculan konsep "SPBU Signature" yang tidak menjual Pertalite, Pertamina mengklarifikasi bahwa keberadaan fasilitas tersebut bukan merupakan bukti penghapusan BBM bersubsidi. SPBU Signature dirancang sebagai bentuk diversifikasi layanan modern yang fokus pada penyediaan BBM non-subsidi dan fasilitas penunjang premium lainnya. Distribusi Pertalite sendiri dipastikan tetap berjalan melalui jaringan SPBU reguler yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi bersifat fluktuatif karena mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia. Menurutnya, ketika harga minyak global mengalami penurunan, harga BBM non-subsidi di dalam negeri juga akan disesuaikan turun. Mekanisme pasar ini membuktikan bahwa penetapan harga BBM non-subsidi murni mengikuti dinamika pasar energi global, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan sepihak.
Guna menjaga kondusivitas di lapangan, Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying. Tindakan tersebut justru berpotensi memicu kelangkaan semu di SPBU. Masyarakat diharapkan tetap membeli BBM sesuai kebutuhan serta hanya merujuk pada informasi resmi dari pemerintah dan Pertamina.
