JAKARTA - Frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tinggi kini tengah menjadi sorotan publik. Kritik dan masukan dari berbagai pihak bermunculan, salah satunya dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Kendati demikian, pemerintah menegaskan bahwa rangkaian lawatan tersebut merupakan bagian dari diplomasi ekonomi agresif yang berhasil membawa pulang komitmen investasi senilai total Rp665 triliun.
Perdebatan ini bermula saat Dino Patti Djalal mengunggah analisisnya di media sosial mengenai pola diplomasi pemerintahan saat ini. Dino menilai intensitas kunjungan luar negeri Presiden cukup tinggi sejak awal masa jabatan. Ia menyarankan sejumlah langkah efisiensi, seperti optimalisasi diplomasi virtual, penerapan formula diplomasi "1+8" (satu perjalanan mencakup banyak agenda bilateral), hingga memperbesar peran diplomasi yang dijalankan oleh Menteri Luar Negeri.
Unggahan tersebut memicu diskusi luas di tengah masyarakat. Sebagian publik mempertanyakan urgensi kunjungan tersebut di tengah tantangan ekonomi domestik, sementara sebagian lainnya menilai diplomasi langsung di tingkat kepala negara tetap memiliki nilai strategis yang tidak dapat digantikan.
Bukan Sekadar Seremonial
Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kunjungan luar negeri Presiden Prabowo bukan sekadar agenda seremonial. Kehadiran langsung kepala negara menjadi faktor kunci dalam meyakinkan para investor global di tengah ketatnya persaingan investasi dunia.
"Bapak Presiden tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi aktif mendengarkan, merespons cepat, dan memberikan solusi serta perintah langsung atas berbagai masukan dari dunia usaha. Ini yang membuat kepercayaan investor semakin kuat," ujar Teddy dalam keterangan resminya.
Pemerintah menjelaskan bahwa diplomasi luar negeri ini difokuskan pada sektor-sektor produktif, seperti hilirisasi industri, ketahanan energi, kerja sama pendidikan, pengembangan teknologi, dan sektor pertahanan.
Realisasi Komitmen Investasi Asia Timur dan Eropa
Berdasarkan data pemerintah, rangkaian lawatan Presiden Prabowo ke sejumlah negara telah menghasilkan komitmen investasi yang signifikan. Salah satu pencapaian terbesar berasal dari kunjungan ke Jepang dan Korea Selatan pada tahun 2026, dengan total komitmen investasi mencapai Rp575 triliun (setara USD 33,89 miliar). Jumlah tersebut terbagi atas Rp401 triliun dari Jepang dan Rp174 triliun dari Korea Selatan, yang menyasar sektor kecerdasan buatan (AI), manufaktur, energi, dan rantai pasok industri strategis.
