JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah keras narasi yang mengaitkan mutasi sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU dengan bocornya dokumen perjalanan dinas ke Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut murni merupakan bagian dari penataan organisasi dan reformasi birokrasi.
Isu mutasi massal dan tuduhan nepotisme belakangan mencuat di media sosial. Hal ini terjadi setelah beredarnya narasi yang mengaitkan perpindahan tugas pegawai dengan bocornya surat dinas luar negeri. Selain itu, muncul pula tuduhan mengenai pengangkatan anggota keluarga menteri sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta isu bahwa Sekretaris Jenderal dimutasi ke Papua sebagai bentuk hukuman.
Menteri PU Dody Hanggodo secara tegas menepis seluruh narasi tersebut. Ia menyatakan bahwa kebijakan mutasi adalah langkah rutin untuk memperkuat tata kelola birokrasi di kementerian yang ia pimpin agar berjalan lebih efektif dan efisien.
Terkait mutasi ke wilayah Papua atau Indonesia Timur, Dody membantah bahwa penugasan tersebut merupakan bentuk sanksi atau hukuman. Ia menjelaskan bahwa Kementerian PU memiliki karakteristik organisasi yang unik dengan sebaran pegawai di seluruh pelosok Indonesia.
Dari total sekitar 38.600 ASN di Kementerian PU, hanya sekitar 4.000 ASN yang bertugas di kantor pusat. Sisanya tersebar di berbagai daerah untuk mengawal proyek strategis nasional. Dody menjelaskan bahwa rotasi lintas daerah merupakan kebutuhan organisasi agar pelayanan infrastruktur berjalan merata di seluruh tanah air. Ia menepis anggapan bahwa penugasan di luar kantor pusat merupakan tindakan sewenang-wenang.
Mengenai tuduhan nepotisme terkait penunjukan Aisyah Zakkiyah sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk, Dody menegaskan tidak ada hubungan kekerabatan antara dirinya dengan yang bersangkutan. Melalui pernyataan resminya, Dody bahkan menantang pihak mana pun untuk membuktikan tuduhan tersebut. Ia menjanjikan sayembara berhadiah umrah sebagai bentuk keseriusannya dalam menepis isu miring tersebut.
Di sisi lain, Kementerian PU saat ini tengah melakukan pembenahan internal secara masif. Dody Hanggodo mengungkapkan komitmennya untuk memerangi praktik korupsi dan judi online di lingkungan internal kementerian. Ia mengakui bahwa tindakan indisipliner selama ini terkesan sulit dijerat akibat longgarnya pengawasan serta adanya faktor kedekatan personal antarsejawat.
"Ini bukan data saya, melainkan data PPATK. Judi online itu tindakan pidana," ujar Dody dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026). Langkah tegas ini merupakan bagian dari komitmen kementerian untuk mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih dan berintegritas.
Dalam konteks manajemen ASN, penataan organisasi di kementerian mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Mutasi atau rotasi pegawai dilakukan secara objektif untuk pengembangan kompetensi dan pemenuhan kebutuhan organisasi.
