JAKARTA – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang menyentuh level Rp17.000 hingga Rp17.500 pada tahun 2026 memicu diskusi publik yang hangat. Kondisi ini kembali memunculkan narasi lama mengenai "ekonomi salah urus," merujuk pada cuitan Presiden Prabowo Subianto di media sosial pada tahun 2013 silam.
Kala itu, Prabowo menyatakan bahwa pelemahan rupiah merupakan indikator pengelolaan ekonomi bangsa yang kurang baik. Unggahan tersebut kini kembali viral dan diperbandingkan dengan situasi ekonomi saat ini. Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa mengaitkan pelemahan rupiah semata-mata dengan faktor internal adalah pandangan yang kurang tepat karena mengabaikan dinamika global yang kompleks.
Tekanan Ekonomi Global Jadi Pemicu Utama
Sejumlah pakar ekonomi menyebutkan bahwa pelemahan rupiah tidak terjadi secara terisolasi. Dalam beberapa tahun terakhir, mayoritas mata uang negara berkembang (emerging markets) mengalami depresiasi serupa akibat tingginya ketidakpastian global.
Beberapa faktor eksternal yang dominan meliputi ketegangan geopolitik, kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat, konflik di Timur Tengah, hingga perlambatan ekonomi dunia. Situasi ini mendorong investor global mengalihkan aset mereka ke instrumen yang dianggap lebih aman (safe haven), seperti dolar AS dan obligasi pemerintah Amerika Serikat, yang memicu arus modal keluar (capital outflow) dari Indonesia.
Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa pergerakan rupiah masih relatif sejalan dengan mata uang negara berkembang lainnya. Bahkan, dalam periode tertentu, tekanan terhadap rupiah dinilai lebih terkendali dibandingkan negara-negara lain yang terdampak langsung oleh lonjakan harga energi.
Fundamental Ekonomi Nasional Masih Kuat
Pemerintah menegaskan bahwa di tengah tekanan eksternal tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap berada dalam kondisi yang kokoh. Indikator ekonomi makro seperti tingkat inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta surplus neraca perdagangan yang konsisten menjadi bukti ketahanan nasional.
Selain itu, pemerintah terus memperkuat struktur ekonomi melalui program strategis, termasuk hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, dan percepatan swasembada pangan. Presiden Prabowo Subianto pun menyatakan optimismenya bahwa Indonesia mampu menghadapi krisis global melalui penguatan sumber daya alam dan kemandirian pangan.
