JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi prioritas nasional dalam skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Kebijakan efisiensi fiskal yang tengah digalakkan dipastikan tidak akan mengganggu keberlangsungan program strategis tersebut.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa langkah efisiensi saat ini difokuskan pada pemangkasan belanja non-produktif di berbagai kementerian dan lembaga. Sektor-sektor yang menjadi sasaran penghematan meliputi biaya perjalanan dinas, belanja jasa non-prioritas, serta pengeluaran operasional aparatur yang dinilai tidak mendesak.
Langkah ini diambil untuk menjaga kualitas belanja negara tanpa mengorbankan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pemerintah berupaya memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan bertanggung jawab.
Meluruskan Narasi dan Kritik
Keputusan pemerintah untuk tetap memprioritaskan MBG sempat menuai diskusi publik, terutama setelah Presiden membandingkan urgensi anggaran MBG dengan potensi kebocoran dana akibat korupsi. Jurnalis senior Farid Gaban menilai narasi perbandingan tersebut perlu dijelaskan secara komprehensif agar tidak menimbulkan salah tafsir.
"Perbandingan seperti itu berisiko menurunkan standar kebijakan publik jika tidak dijelaskan secara utuh," ujar Farid.
Merespons hal tersebut, pemerintah memberikan klarifikasi bahwa pernyataan Presiden adalah bentuk komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Narasi tersebut bertujuan menegaskan bahwa anggaran negara harus diselamatkan dari praktik lancung demi kepentingan rakyat banyak.
Investasi Jangka Panjang dan Disiplin Fiskal
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa MBG tidak akan terkena dampak pemangkasan anggaran. Menurutnya, program ini merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
