JAKARTA – Insiden gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di wilayah konflik Lebanon–Israel menjadi momentum krusial bagi Indonesia. Peristiwa ini dinilai harus menjadi pendorong bagi penguatan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai garda terdepan penjaga perdamaian dunia.
Tragedi tersebut tidak hanya menyisakan duka nasional, tetapi juga memicu evaluasi mendalam terhadap efektivitas sistem keamanan internasional dalam melindungi pasukan perdamaian di wilayah konflik aktif. Pemerintah Indonesia sendiri telah menyatakan sikap tegas dengan mengecam insiden tersebut dan mendesak dilakukannya investigasi independen.
Fokus Diplomasi dan Penundaan BoP
Di tengah eskalasi geopolitik yang meningkat, penguatan PBB dianggap sebagai langkah strategis untuk mengembalikan fungsi utama organisasi tersebut sesuai mandat Piagam 1945. Langkah ini mencakup pencegahan konflik, mediasi, hingga pemeliharaan perdamaian pasca-konflik.
Sejalan dengan dinamika tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa pembahasan mengenai Board of Peace (BoP) saat ini dalam status ditunda. Fokus diplomasi Indonesia kini diarahkan pada stabilitas kawasan Timur Tengah yang kian memanas.
Kritik Pengamat terhadap Relevansi BoP
Pengamat geopolitik, Fauzan Luthsa, menilai bahwa penguatan peran PBB secara otomatis akan membuat keberadaan forum alternatif seperti Board of Peace (BoP) kehilangan relevansinya. Menurutnya, dunia seharusnya kembali fokus pada PBB sebagai satu-satunya institusi global dengan legitimasi penuh.
"Dengan menguatkan peran PBB, relevansi kehadiran BoP menjadi tidak diperlukan. Fokus dunia seharusnya kembali pada PBB sebagai satu-satunya institusi global yang memiliki legitimasi dalam menjaga perdamaian internasional," ujar Fauzan.
Lebih lanjut, Fauzan menyarankan agar Indonesia tidak sekadar mundur, tetapi mengambil peran aktif dalam mendorong pembubaran BoP. Langkah ini dipandang sebagai upaya mengembalikan tata kelola perdamaian global ke jalur yang sesuai dengan mandat internasional yang sah.
Momentum Reformasi Sistem Perdamaian
Fauzan menekankan bahwa tragedi di Lebanon harus menjadi alarm bagi komunitas internasional untuk menghadirkan peran nyata PBB di wilayah konflik, termasuk di Gaza. PBB diharapkan tidak lagi sekadar menjadi simbol, tetapi mampu menjamin keselamatan warga sipil dan personel perdamaian.
Di sisi lain, ia juga menyoroti narasi di media sosial yang mengaitkan tragedi ini dengan politik domestik. Menurutnya, isu kemanusiaan dan keselamatan pasukan perdamaian harus ditempatkan dalam kerangka solidaritas global, bukan kepentingan politik jangka pendek.
