JAKARTA – Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti kondisi keuangan PT PLN (Persero) yang mencatatkan lonjakan utang hingga ratusan triliun rupiah. Selain beban utang, CBA juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi proyek di anak usaha perusahaan listrik milik negara tersebut.
Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, mengungkapkan bahwa berdasarkan data lembaga tersebut, total utang PT PLN (Persero) pada tahun 2024 mencapai Rp711,2 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar Rp56,2 triliun dibandingkan posisi utang tahun 2023 yang sebesar Rp655 triliun.
Namun, Jajang menyebut temuan lebih mengejutkan muncul setelah pihaknya mencermati dokumen resmi perusahaan. Merujuk pada Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasi Interim per 30 Juni 2025 yang ditandatangani Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, angka utang tercatat lebih tinggi.
“Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa utang PLN pada tahun 2024 sebenarnya telah menyentuh Rp734 triliun,” ujar Jajang dalam keterangan resminya, Sabtu (14/3/2026).
Kondisi tersebut semakin memprihatinkan pada pertengahan tahun berikutnya. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi interim per 30 Juni 2025, total utang PLN melonjak menjadi Rp740 triliun. Artinya, dalam kurun waktu enam bulan sejak awal tahun 2024 hingga Juni 2025, terdapat kenaikan utang sekitar Rp6,1 triliun.
Jajang menilai tren kenaikan utang ini sangat janggal mengingat kedudukan PLN sebagai pemegang monopoli layanan kelistrikan di Indonesia. "Ini PLN yang menguasai atau monopoli listrik di Indonesia. Kok bisa utangnya terus menumpuk? Masa baru enam bulan saja utang sudah naik Rp6,1 triliun," tuturnya.
Dugaan Korupsi dan Desakan TPPU
Selain persoalan utang, CBA menyoroti dugaan kasus korupsi pada proyek migrasi unit pembangkitan listrik di PT PLN Indonesia Power yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Jajang memperingatkan bahwa praktik korupsi di internal perusahaan dapat memperparah kondisi finansial PLN jika tidak segera dibenahi.
“Bisa hancur perusahaan listrik negara ini jika utang terus menumpuk dan dugaan korupsi proyek migrasi unit pembangkitan senilai Rp219 miliar dibiarkan tanpa perbaikan manajemen yang serius,” tegas Jajang.
