JAKARTA – Kemunculan Aliansi BEM Bersatu di tengah menguatnya kritik mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), membuka ruang diskusi baru mengenai arah gerakan mahasiswa. Aliansi ini menegaskan penolakan terhadap dugaan penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis, sementara sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai kampus segera mengeluarkan klarifikasi terkait klaim keterlibatan mereka.
Perdebatan yang muncul tidak hanya menyangkut substansi pernyataan BEM Bersatu, tetapi juga menyentuh isu representasi, legitimasi organisasi, dan posisi politik gerakan mahasiswa dalam kehidupan demokrasi kampus.
Kemunculan BEM Bersatu dan Respons Publik
Aliansi BEM Bersatu hadir melalui konferensi pers di Jakarta pada 16 Juni 2026. Dalam pernyataannya, kelompok ini menyampaikan keprihatinan terhadap arah sejumlah aksi mahasiswa yang dinilai bergeser dari substansi perjuangan. Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa harus tetap independen dan tidak menjadi alat kepentingan politik tertentu.
“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” kata Rahmat Djimbula.
Pernyataan ini memicu beragam respons. Sebagian pihak menilai sikap BEM Bersatu sebagai bagian dari kebebasan berekspresi mahasiswa, sementara sebagian lainnya mempertanyakan posisi politik kelompok tersebut karena berbeda dengan arus kritik yang selama ini disuarakan sejumlah organisasi mahasiswa terhadap pemerintah. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa kampus tetap menjadi ruang lahirnya gagasan dan kritik yang beragam.
Fokus Penolakan terhadap Dugaan Penunggangan Gerakan Mahasiswa
Pesan utama BEM Bersatu adalah penolakan terhadap dugaan keterlibatan kepentingan politik praktis dalam gerakan mahasiswa. Rahmat Djimbula menilai sejumlah aksi mahasiswa mulai kehilangan arah.
“Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan,” ujarnya.
