JAKARTA – Polemik mengenai keberadaan Aliansi BEM Bersatu terus menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Setelah kelompok mahasiswa tersebut menyatakan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mengkritik gerakan mahasiswa yang dianggap ditunggangi kepentingan politik praktis, muncul tudingan dari sejumlah warganet yang menyebut BEM Bersatu sebagai “buzzer bayaran pemerintah”.
Narasi tersebut berkembang luas di berbagai platform digital. Sebagian pihak mempertanyakan independensi BEM Bersatu dan menilai dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis identik dengan keberpihakan kepada pemerintah. Namun hingga kini, tudingan tersebut masih menjadi perdebatan publik yang belum disertai bukti adanya hubungan transaksional antara BEM Bersatu dan pemerintah.
BEM Bersatu Muncul dengan Narasi Menolak Penunggangan Politik
Aliansi BEM Bersatu pertama kali menjadi sorotan setelah menggelar konferensi pers di Jakarta pada 16 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, mereka menyampaikan sikap menolak dugaan penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis.
Juru bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa harus tetap independen dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” ujar Rahmat Djimbula (16/6).
BEM Bersatu juga menyatakan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis dengan catatan perlunya perbaikan tata kelola agar program tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran.
Klarifikasi Sejumlah Kampus Memicu Polemik Baru
