PORTALBANTEN -- Dalam upaya mengatasi kemiskinan melalui peningkatan pendidikan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengungkapkan bahwa pemerintah sedang merancang strategi untuk menyelaraskan kebutuhan sektor tenaga kerja dengan sistem pendidikan yang ada. Langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.
"Bagaimana kita me-matching-kan antara supply side di sektor pendidikan dengan demand side di sektor tenaga kerja, baik itu tenaga kerja di dalam negeri maupun tenaga kerja di luar negeri," kata Pratikno usai rapat terbatas dengan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/11).
Pratikno menambahkan bahwa salah satu fokus utama pemerintah adalah memperkuat pendidikan vokasi. Dengan demikian, lulusan dari sekolah vokasi maupun universitas diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri.
"Tadi disampaikan, termasuk adalah bagian dari penyiapan kemampuan berbahasa, mengenal budaya, selain kemampuan-kemampuan teknis. Dan ini dilakukan secara sinergis, melibatkan banyak sekali kementerian, karena ini bukan berbicara dari supply side di sektor pendidikan, tapi juga demand side di sektor tenaga kerja. Itu penugasan yang paling utama tadi bagian dari pengentasan kemiskinan," ujar Pratikno.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu strategi utama untuk memutus rantai kemiskinan. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan memperbanyak pelatihan vokasi untuk membantu alumni SMA dan SMK agar lebih cepat terserap ke pasar kerja.
"Kita akan melibatkan balai-balai pelatihan negeri, pemerintah punya, maupun balai-balai latihan kerja swasta untuk bisa terserap dengan kebutuhan pasar kerja," ujar Cak Imin.
Lebih lanjut, Cak Imin menyampaikan bahwa Presiden memerintahkan untuk merevitalisasi sekolah-sekolah vokasi dan mengarahkan kurikulum pendidikan nasional agar berorientasi pada persiapan dunia kerja.
Menurutnya, Prabowo bahkan memberikan keleluasaan penggunaan anggaran negara demi meningkatkan kapasitas pendidikan vokasi dan pendidikan formal secara umum.
"Perintah Presiden untuk melakukan revitalisasi sekolah vokasi, di mana kurikulum pendidikan dan juga pengelolaan pendidikan berorientasi kepada persiapan menghadapi serapan lapangan kerja dan dunia kerja," kata Cak Imin.
