PORTALBANTEN — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar Retret PWI Tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran insan pers dalam menjaga ketahanan informasi, demokrasi, serta keamanan nasional. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026.
Retret secara resmi dibuka di Pusat Kompetensi Bela Negara, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).
Pembukaan ditandai dengan upacara resmi yang dipimpin Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Mayor Jenderal TNI Ketut Gede Wetan Pastia, didampingi Ketua Umum PWI Akhmad Munir dan Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang.
Retret PWI 2026 mengusung tema “Memperkuat Pers yang Profesional, Berintegritas, dan Berwawasan Kebangsaan untuk Ketahanan Informasi, Demokrasi, dan Keamanan Nasional.”
Sebanyak 160 peserta yang merupakan perwakilan PWI Pusat dan PWI Daerah dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan ini. Retret akan berlangsung selama empat hari, mulai 29 Januari hingga 1 Februari 2026.
Ketua Umum PWI Akhmad Munir menegaskan bahwa Retret PWI merupakan ikhtiar organisasi dalam membentuk wartawan yang tidak hanya unggul secara profesional, tetapi juga memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat di tengah tantangan disinformasi, polarisasi publik, serta dinamika global.
“Retret ini dirancang sebagai ruang pembelajaran dan refleksi bersama bagi insan pers, agar wartawan Indonesia tidak hanya kuat secara profesional dan berpegang pada etik jurnalistik, tetapi juga memiliki kesadaran kebangsaan yang kokoh dalam menghadapi disinformasi, polarisasi, dan arus informasi global,” ujar Akhmad Munir.
Dalam upacara pembukaan, Kepala BPSDM Pertahanan Kemhan RI juga membacakan sambutan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, yang menekankan pentingnya peran pers dalam pengelolaan informasi dan pembentukan persepsi publik sebagai bagian dari ketahanan nasional.
“Saya menegaskan bahwa pengelolaan informasi dan pembentukan persepsi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga ketahanan nasional. Dalam konteks ini, pers yang profesional, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan menempati posisi strategis sebagai mitra negara dalam memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kebebasan pers sebagaimana dijamin konstitusi,” ungkap Menhan dalam sambutan tersebut.
