JAKARTA - Provinsi Sumatra Utara kembali menghadapi krisis listrik dalam sepekan terakhir. Masalah elektrifikasi ini berdampak langsung pada aktivitas warga di sejumlah wilayah, khususnya Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, yang mengalami pemadaman listrik massal secara bergilir.
Kondisi ini dipicu oleh ambruknya belasan tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV pada Kamis (4/6/2026) lalu. Akibatnya, stabilitas pasokan daya ke masyarakat terganggu.
Ade, seorang warga Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, mengungkapkan bahwa pemadaman listrik terjadi setiap hari dengan durasi minimal tiga jam. Ia menyayangkan langkah PT PLN (Persero) yang sejauh ini baru sebatas menyampaikan permohonan maaf tanpa memberikan jaminan pemulihan yang cepat.
"Sejak 4 Juni kami merasakan pemadaman, jadi sudah hampir sepekan ini terjadi. Proses perbaikan jaringan kabarnya baru selesai 14 Juni. Dampaknya jelas, warga rugi besar karena peralatan elektronik rusak, bahkan ada peternak ayam yang ribuan ternaknya mati. Harusnya ada kompensasi yang jelas dari PLN," ujar Ade, Senin (8/6/2026).
Keluhan senada disampaikan oleh Koordinator Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Teuku Yudhistira. Ia menilai gangguan massal ini menunjukkan kelemahan manajemen PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik nasional. Menurutnya, masyarakat telah memenuhi kewajiban membayar tagihan, sehingga berhak mendapatkan layanan listrik yang stabil.
"Listrik adalah kebutuhan primer yang menunjang seluruh aktivitas masyarakat. Di era modern ini, hampir semua perangkat rumah tangga bergantung pada listrik. PLN tidak perlu menggaungkan kampanye listrik andal jika pemadaman berkala masih terus terjadi," kritik Yudhistira di Jakarta.
Lebih lanjut, Yudhistira mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah pemadaman listrik dan kejadian mati lampu total (blackout) yang berulang ini. Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi kepemimpinan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.
"Kami berharap Presiden Prabowo peka terhadap persoalan kelistrikan ini. PLN membutuhkan penyegaran kepemimpinan. Kami menilai Dirut Darmawan Prasodjo perlu dievaluasi atas kegagalan pengelolaan ini. Semoga perubahan tersebut dapat diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mendatang," tegas Yudhistira.
Berdasarkan keterangan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, PT PLN (Persero) dijadwalkan akan menggelar RUPS pada 15 Juni 2026 mendatang. Momentum ini diharapkan menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran direksi BUMN sektor energi tersebut.
