PORTAL BANTEN - Kasus sengketa tanah di Perumahan Dramaga Pratama, Cibadak, Ciampea Bogor kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari kedua yang digelar di DPRD Kabupaten Bogor pada Kamis (11/9/2025). Rapat ini menarik perhatian publik, terutama setelah kuasa hukum korban, Deni Firmansyah, S.H., memberikan pernyataan pasca rapat di gedung DPRD.
Deni menegaskan bahwa kliennya, Dini dan Puspa Rini, telah mengambil langkah resmi dengan melaporkan kasus ini ke polisi dan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Cibinong. "Isu-isu yang kini ramai dibicarakan sudah masuk ranah yudikatif, bukan legislatif. Jadi tidak ada urgensinya DPRD mengupas tuntas perkara yang sedang diproses hukum," kata Deni.
Lebih lanjut, Deni menjelaskan bahwa mereka tidak memberikan keterangan tambahan dalam rapat tersebut karena proses hukum masih berlangsung. Sidang di PN Cibinong dijadwalkan pada 18 September 2025 mendatang, dan mereka terus berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk memantau perkembangan laporan pidananya.
Pengalaman Deni saat menghadiri undangan DPRD juga menarik perhatian. Ia mengungkapkan bahwa undangan diterima secara mendadak, namun mereka tetap hadir sebagai bentuk itikad baik. "Namun, kehadiran kami seolah tidak dihargai. Bahkan, sekitar pukul 11.30 hingga 12.00 kami diminta keluar dari ruang rapat. Di dalam ada Komisi I, pihak desa, dan juga Saudara Hasani," jelasnya.
Korban Jual Beli dengan Anggota DPRD Kabupaten Bogor Merugi Miliaran Rupiah
Deni juga menekankan besaran kerugian yang dialami kliennya akibat jual beli ini, mencapai Rp5,5 miliar. "Harapan kami proses ini diselesaikan secara adil dan transparan," ujarnya.
Selain itu, mereka berencana mengirimkan surat resmi kepada Presiden RI untuk mendorong sikap netral DPRD Kabupaten Bogor. "Kami berharap DPRD tidak berpihak, dan menyerahkan seluruhnya pada penegak hukum," tegas Deni.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor dan wakilnya belum memberikan tanggapan terkait jalannya rapat hari ini.
