JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi terkait polemik pengadaan puluhan ribu unit motor operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menegaskan bahwa pengadaan tersebut bukan merupakan kebijakan anggaran baru untuk tahun 2026, melainkan bagian dari siklus anggaran sebelumnya yang telah melalui mekanisme pengawasan.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan operasional tersebut masuk dalam skema anggaran tahun 2025. Ia meluruskan narasi yang beredar dengan menyebutkan bahwa koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) telah dilakukan untuk memastikan efisiensi fiskal.
"Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa itu memang anggaran tahun lalu yang sudah sempat dialokasikan. Namun, untuk tahun ini, beliau memastikan tidak ada pembelian motor listrik baru untuk program tersebut," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).
Purbaya menambahkan, Kemenkeu telah mengambil langkah tegas dengan melakukan pemotongan anggaran serta memastikan tidak ada pengadaan lanjutan pada tahun berjalan. Langkah ini diambil sebagai bentuk fungsi kontrol fiskal guna menjamin penggunaan dana negara yang tepat sasaran.
Kebutuhan Operasional di Lapangan
Dari perspektif pelaksana, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa kendaraan operasional tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang distribusi program. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebutkan motor tersebut akan digunakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses oleh kendaraan roda empat.
Tenaga Ahli Wakil Kepala BGN, Dian Islamiati Fatwa, menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme resmi sesuai regulasi yang berlaku. Ia menjamin bahwa prinsip akuntabilitas tetap menjadi prioritas utama dalam penyediaan sarana pendukung teknis ini.
DPR Tekankan Transparansi
Kendati pemerintah telah memberikan penjelasan, pengawasan dari legislatif tetap diperketat. Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, menyatakan bahwa pihaknya akan segera meminta klarifikasi resmi dari BGN. Langkah ini bertujuan untuk membedah asal-usul pengadaan serta memastikan transparansi penggunaan anggaran di mata publik.
